Lsm : Hari Gizi Buruk Momentum Evaluasi Program

Direktur Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah Mutmainah Korona mengatakan hari gizi buruk 28 Februari sebaiknya dijadikan momentum untuk mengoreksi kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus gizi buruk di daerah.

"Pemerintah daerah penting melakukan evaluasi dalam lima tahun terakhir," kata Mutmainah di Palu, Selasa, menjelang hari gizi buruk 28 Februari.

KPPA adalah salah satu organisasi sipil yang eksis selama 11 tahun dalam mengadvokasi komunitas perempuan dan anak di daerah ini agar lebih maju dalam berbagai aspek.

Mutmainah mengatakan salah satu yang perlu dievaluasi pemerintah daerah adalah cara pendekatan program yang sudah harus dilakukan secara inovatif dan menyentuh langsung terhadap masalah.

"Sudah harus meninggalkan cara-cara tradisional misalnya dengan kegiatan seremonial," katanya.

Mutmainah mengatakan salah satu yang penting untuk dibangun adalah sinergitas lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal mengatasi gizi buruk.

Mutmainah khawatir jika masalah kesehatan tidak diperhartikan secara serius bisa mengakibatkan gagalnya MDGs (Millenium Development Goals) 2015.

Mutmainah mengatakan dirinya belum melihat sinergitas lintas satuan kerja perangkat daerah dalam menangani kasus gizi buruk yang jumlahnya masih mencapai 538 kasus.

"Belum ada semacam gerakan bersama. Di satuan kerja perangkat daerah pertanian misalnya, ada program ketahanan pangan tetapi belum bersinergi dengan dinas kesehatan," katanya.

Dia mengatakan Dinas Kesehatan cenderung seperti pemadam kebakaran dalam menyuplai gizi yang tidak didukung dengan anggaran memadai.

Padahal di sisi lain kata Mutmainah kultur masyarakat daerah ini sejak lama hidup dengan pangan yang sehat.

Mutmainah mengatakan pemerintah di sisi lain mengkampanyekan ketahanan pangan, namun tidak mampu memproteksi laju industrialisasi pangan yang memproduksi makanan siap saji yang sudah masuk sampai ke pelosok desa.

Demikian halnya di sektor pendidikan, kata dia, pendidikan cenderung hanya menyuguhkan pendidikan formal.

"Kita kurang pendidikan informal yang dilakoni dalam keluarga, masalah pola hidup, itu terkait dengan pendidikan nonformal," katanya.

Kasus penderita gizi buruk, kata Mutmainah, umumnya karena pendidikan yang rendah. Rata-rata keluarga tamatan SMP.

"Mereka kan tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan formal, maka diperlukan pendidikan nonformal," katanya.

Mutmainah mengatakan masalah gizi buruk mestinya menjadi program yang sinergi di semua instansi pemerintah terkait dan lintas kabupaten/kota.

Dia mengatakan setiap tahun belanja pemerintah daerah mengalami surplus padahal banyak hal yang masih perlu mendapat sentuhan pembiayaan seperti gizi buruk.

"Di sinilah pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal memaksimalkan pemanfaatan anggaran," katanya.

Mutmainah juga mengkritik kebijakan belanja pemerintah daerah yang cenderung mengutamakan pembangunan fisik dibanding pembangunan manusia.(ant/rd)