Petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) Kabupaten barito utara, Kalimantan Tengah mengeluhkan dana bantuan hibah dari pemerintah untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 5 Juni 2013 belum cair.
"Terlambatnya pencairan dari dana APBD berpengaruh terhadap kinerja mereka di lapangan seperti pemuktahiran data pemilih, verifikasi faktual calon independen maupun sosialisasi tahapan pilkada," kata Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) barito utara (Barut), Syahmiludin di Muara Teweh,Senin.
Menurut Syahmiludin, meski dana untuk kegiatan para petugas PPK dan PPS maupun pihak terkait lainnya belum keluar, namun diminta bersabar dan tetap melaksanakan tugas di lapangan dengan baik.
Semua pihak diharapkan ikut menyukseskan pesta demokrasi rakyat lima tahunan ini, sehingga tahapan yang sedang dilaksankan itu berjalan sesuai harapan.
Pemkab barito utara maupun DPRD setempat sudah sangat mendukung agar pelaksanaan pemilukada dapat berjalan dengan lancar. Dukungan tersebut baik dari segi anggaran, sarana prasarana, tenaga pendukung maupun kebijakan.
"Keterlambatan ini semata-mata karena proses administrasi yang memang harus dipersiapkan dulu sebagaimana mestinya. Komitmen Pemda sudah jelas agar dalam setiap pemanfaatan anggaran APBD harus tertib administrasi, transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien," kata Syahmiludin.
Sekretaris KPU juga mengingatakan bahwa kesuksesan pemilukada 2013 harus disertai kesuksesan KPU selaku penyelenggara dengan tidak tersandung kasus hukum utamanya menyangkut pertanggung jawaban anggaran Pilkada.
Karena itu azas kehati-hatian dan ketelitian dalam proses pencairan dan pemanfaatan serta pertanggung jawabannya menjadi perhatian utama KPU Barut.
"Pihak sekretariat KPU juga intensif memacu pencairan dana agar bisa cepat, dengan bantuan dan dukungan semua pihak semoga dalam minggu-minggu ini juga dana hibah dari APBD bisa dicairkan," katanya.(ant/rd)
No comments:
Post a Comment