MUI Lebak Desak Pemerintah Keluarkan RUU Dinasti

majelis ulama indonesia (MUI) Kabupaten Lebak Bidang Komisi Fatwa KH Baijuri mendesak pemerintah segera mengeluarkan Rancangan Undang-Undang pembatasan dinasti pada pemilihan kepala daerah karena merusak demokrasi di tanah air.

"Kita berharap pada pemilihan kepala daerah (pilkada) jangan sampai terjadi pemerintahan dinasti," kata Baijuri di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Senin.

Ia menyoroti banyak kasus-kasus kepala daerah di tanah air terjadi politik kekeluargaan atau dinasti sehingga akan melahirkan praktik kolusi dan nepotisme.

Bahkan, jabatan strategis pada satuan kerja pemerintahan kemungkinan besar keluarga, kerabat dan koleganya.

Lebih parah lagi, kata dia, politik kekeluargaan akan terjadi pembusukan dan kejahatan.

"Itu sangat berbahaya bagi demokrasi di tanah air," katanya.

Ia meminta pemerintah dan DPR segera mengeluarkan RUU pembatasan dinasti guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good govermen).

Sebab jika pemimpin yang terikat kekeluargaan dipastikan akan merusak tatanan kehidupan demokrasi yang saat ini tengah dibangun.

Politik dinasti juga melahirkan kekuasaan yang sesat dengan maraknya praktik kolusi dan nepotisme.

Selain itu juga memperkaya diri dengan dinikmati sekelompok kalangan tertentu saja.

"Pemerintah dan DPR harus segera membatasi politik kekeluargaan. Jabatan kepala daerah cukup dua periode saja dan keluarganya tidak boleh maju pada pilkada," katanya.

Ia menjelaskan sebetulnya fungsi pemerintah terdapat dua bagian yakni pertama memberdayakan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan.

Kedua, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Saya yakin jika RUU pembatasan dinasti dikeluarkan pemerintah maka melahirkan demokrasi yang baik di tanah air," katanya.

Ia mengatakan pihaknya setuju jika pilkada gubernur dan bupati serta wali kota dikembalikan seperti dulu yakni dipilih oleh anggota DPRD setempat.

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD manfaatnya cukup besar, selain bisa menekan anggaran juga tidak menimbulkan kekacauan.

"Kami berharap pemerintah bisa mengembalikan pilkada melalui DPRD saja dibanding dengan dipilih langsung," katanya.(ant/rd)