Pemprov Sulteng Kembali Bahas Rencana Pendirian ISBI

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali melanjutkan pembahasan rencana pendirian institut seni budaya indonesia Palu di Palu, Kamis.

Pembahasan tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Sudarto dihadiri oleh tim percepatan pembangunan ISBI dan sejumlah guru besar dari Institut Seni Indonesia (ISI) Jogyakarta.

Pertemuan yang dipimpin Sudarto tersebut antara lain tim percepatan pembangunan ISBI Palu mendapat banyak masukan dari tim ISI Jogyakarta seperti syarat-syarat pembangunan ISBI, teknis pengelolaan dan kebijakan pemerintah terhadap ISBI.

Tim ISBI Jogyakarya juga berbagi pengalaman dalam mengelola ISI dan membangun jaringan di sejumlah daerah di Indonesia.

Dalam pertemuan itu terungkap bahwa sebelum ISBI dibangun pemerintah daerah perlu menyiapkan beberapa syarat teknis maupun nonteknis seperti ketersediaan lahan minimal 30 hektare dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan.

Selain itu juga dibutuhkan studi kelayakan atas rencana pendirian ISBI apakah memang memiliki didukung oleh potensi yang besar terhadap pendidikan seni budaya di daerah ini.

"Studi kelayakan itu penting untuk melihat potensi seni apa saja yang ada," kata seorang guru besar ISI Jogyakarta Prof. Dr Kasid Hadiprayitno.

Kasid adalah salah seorang yang ikut menggodok lahirnya aturan tentang pendirian ISBI di Indonesia.

Dia mengatakan syarat lain yang juga harus disiapkan antara lain tenaga pengajar profesor dan doktor di bidang seni budaya.

Idealnya satu institut terdapat tiga fakultas, satu fakultas minimal dua doktor dan satu profesor.

Kasid mengatakan di sejumlah daerah masih mengalami hambatan dalam pendirian ISBI. Di Tenggarong, Kalimantan Barat, misalnya, pemerintah daerah setempat sudah menyediakan lahan sekitar 200 hektare. Hanya saja lahan bekas eksploitasi batu bara itu sudah dibeli oleh pengusaha di Jakarta.

Selain itu akses untuk menuju lahan tersebut sulit sehingga kini membuat pembangunan ISBI di Tenggarong belum bisa selesai.

Namun di beberapa daerah seperti Makassar dan Papua sudah berdiri ISBI.

Sementara itu Prof. Dr Yudiaryani MA, juga salah seorang guru besar ISI Jogyakarta mengatakan dukungan dana dari pemerintah untuk ISBI maupun ISI setiap tahunnya mencapai Rp5 miliar. Hanya saja dana tersebut tidak bisa diserap dengan baik.

"Serapan anggarannya hanya sekitar Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar, sehingga dana itu kembali ke kas negara sekitar Rp3 miliar," katanya.

Dia mengatakan pemanfaatan dana tersebut sudah diatur peruntukkannya sedemikian rupa sehingga tidak masuk dalam biaya honor tenaga pengajar.

ISI Jogyakarta kata dia setiap tahunnya memberikan beasiswa kepada mahasiswanya sebanyak Rp30 juta per mahasiswa.

Yudiaryani mengatakan ISI Jogyakarta pada dasarnya bersedia bekerjasama dengan ISBI Palu sepanjang tidak menyulitkan kelanjutan belajar mahasiswa setelah ISBI Palu resmi beroperasi.

Derry Djanggola salah seorang tim percepatan pembangunan ISBI mengusulkan agar tim bersama pemerintah daerah sebaiknya mempercepat pembuatan studi kelayakan ISBI tersebut.

"Studi kelayakan itu perlu untuk muatan dasar bahwa sekolah ini layak didirikan," kata Derry.

Dia mengatakan untuk lahan di Kota Palu memang tersedia cukup banyak hanya saja lahan-lahan tersebut ada pemiliknya berupa hak guna bangunan yang saat ini masih dikuasai sejumlah pengusaha.

Terkait adanya wacana bahwa lapangan golf Palu yang akan dijadikan lokasi pembangunan ISBI, Derry mengatakan sebaiknya itu tidak perlu diganggu karena peruntukannya sudah jelas.

Menurut rencana tim percepatan pembangunan ISBI akan melakukan serap aspirasi dari kalangan seniman dan budayawan di Sulawesi Tengah atas rencana pendirian ISBI tersebut.

Wakil Gubernur Sudarto mengatakan dirinya akan memfasilitasi serap aspirasi tersebut untuk mengetahui seberapa besar animo masyarakat terhadap rencana pembangunan ISBI Palu itu.(ant/rd)