Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar mengalokasikan tujuh ton bahan bakar minyak (BBM) pada 2013 untuk melakukan patroli serta pengawasan untuk menekan aktivitas penangkapan ikan dengan bahan peledak yang sering terjadi di kawasan laut daerah tersebut.
"Untuk tahun ini Pemkab Mentawai telah mengalokasikan tujuh ton BBM untuk melakukan patroli serta pengawasan terhada pengeboman ikan yang sering terjadi di wilayah Mentawai ini," kata Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Mentawai Randi Irawan di Tua Pejat, Kamis.
Ia menyebutkan, pihaknya akan terus melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk mengatasi persoalan tersebut sehingga sumberdaya alam yang dimiliki tidak terus menerus dirusak pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kami merasakan saat ini masih ada kelemahan dan kekurangan serta keterbatasan sarana untuk melakukan pengawasan terhadap potensi laut di daerah ini sehingga masih saja ada kecolongan," kata dia.
Selain itu, kata dia, saat ini dengan alokasi serta keterbatasan fasilitas yang tersedia di DKP pihaknya hanya bisa mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk menekan praktik kejahatan terhadap lingkungan.
"Dengan anggaran yang tersedia saat ini DKP hanya dapat melakukan tujuh kali patroli pengawasan dalam setahun, sehingga pelaku pengeboman dapat leluasa masuk ke daerah ini," tutur dia.
Dia berharap kedepan semua pihak akan dapat meningkatkan perhatiannya dalam bentuk bantuan, baik personel maupun fasilitas sehingga pengawasan potensi kelautan di daerah ini dapat terjaga kelestariannya.
"Selama ini kami sudah meminta bantuan dan partisipasi masyarakat termasuk juga pelaku usaha resor yang beroperasi di daerah Mentawai agar dapat memberikan informasi kepada pihak yang berwenang apa bila melihat ada kejahatan yang terjadi dilaut," ujar dia.(ant/rd)
No comments:
Post a Comment