Tuesday, 20 May 2014

Gaji Sopir Transjakarta Resmi Naik Jadi Rp 7,2 Juta per Bulan


Gaji Sopir Transjakarta Resmi Naik Jadi Rp 7,2 Juta per Bulan



Pemprov DKI Jakarta akan memberikan pelatihan bagi para pramudi atau sopir bus Tranjakarta. Selain pelatihan, upah sopir juga akan ditingkatkan hingga tiga kali lipat dari Upaha Minimum Provinsi (UMP).

Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya akan memberikan gaji pramudi bus Transjakarta gandeng sebesar tiga kali lipat. UMP DKI tahun ini mencapai Rp 2,4 juta. Itu artinya pramudi Transjakarta minimal mendapatkan gaji Rp 7,2 juta per bulan.

"Kami akan memberikan gaji sebesar tiga kali UMP kepada pramudi bus articulated (gandeng). Jadi tidak ada lagi sopir yang melanggar dan mengemudi ugal - ugalan di jalanan" katanya, di Jakarta.

Menurut Basuki, pelatihan bertujuan untuk menciptakan pramudi Transjakarta yang tertib berlalu lintas dan sadar akan keselamatan penumpang. Karena dengan pelayanan yang baik akan meningkatkan animo pengguna kendaraan pribadi beralih ke Transjakarta. (bn)

Monday, 19 May 2014

Seleksi Komisioner KID Sumbar Perlu Transparan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pers padang, menyatakan, seleksi komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) Sumatera Barat perlu dilakukan secara transparan dengan mempublikasikannya kepada masyarakat.


Direktur LBH pers padang Rony Saputra di Padang, Selasa, mengatakan, tim seleksi bagi komisioner KID Sumbar, perlu dilakukan secara transparan, dan diketahui secara luas oleh masyarakat sesuai keputusan KI Pusat tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota KI Provinsi dan kabupaten/kota.


"Dari 12 Mei 2014, tim seleksi KID Sumatera Barat, telah membuka pendaftaran untuk calon anggota, dan saat ini tim tersebut tengah melakukan evaluasi administrasi, kita berharap setiap proses seleksi yang dilakukan dapat disampaikan pada masyarakat," kata Roni.


Ia menambahkan, transparansi proses seleksi anggota KID oleh tim seleksi sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembentukan Komsisi Informasi Derah Sumatera Barat secara detail.


Hal tersebut menurut LBH pers padang juga sesuai dengan surat keputusan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.


Berdasarkan informasi pihak terkait, jumlah pendaftar yang mencalonkan diri menjadi anggota KID Sumbar, mencapai 55 orang, yang disampaikan melalui Surat Pengumuman tim seleksi Nomor 02/pengumuman/timsel/KIP-SB/IV/2014 tertanggal 13 Mei 2014, 30 orang diantaranya, diantaranya dinyatakan lolos untuk tahap berikutnya.


Dalam pengumuman tersebut, dijelaskan 30 calon yang lolos administrasi akan melaksanakan tes tertulis pada Rabu, 21 Mei 2014.


Sehubungan dengan itu, LBH pers padang juga mengajak masyarakat untuk terus melakukan pemantauan terhadap proses seleksi tersebut.


"Kita mengimbau masyarakat melakukan pengawasan terhadap pembentukan Komsisi Informasi Derah Sumatera Barat, agar anggota KID yang terpilih benar-benar orang yang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang sesuai," jelasnya.


Roni menambahkan, selain itu, dalam hal publikasi di media massa, LBH pers padang menyarankan kepada tim seleksi agar dilakukan di media massa yang mudah diakses oleh masyarakat luas.(ant/vaa)

Mukomuko Kembalikan Status PDAM

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, akan mengembalikan status perusahaan daerah air minum yang selama ini berstatus sebagai unit pelaksana teknis daerah.

'Kita kembalikan lagi perusahaan daerah air minum (PDAM) dari unit pelaksana teknis daerah (UPTD) menjadi PDAM,' kata Bupati Mukomuko ichwan yunus di Mukomuko, Senin.

Selama ini, pemerintah setempatmengambilalih manajemen PDAM dan mengubah status pdam menjadi UPTD sistem penyedian air minum (SPAM).

Ia mengatakan, sekarang status UPTD SPAM itu dikembalikan menjadi PDAM agar perusahaan memiliki legalitas memperoleh dana penyertaan modal.

'Tanggal 1 Juni 2014, direktur PDAM akan segera ditetapkan. Selanjutnya perusahaan dapat berinvestasi,' ujarnya.

Menurut dia, pemerintah setempat harus mengembalikan status pdam itu supaya jangan sampai keberadaannya sebagai UPTD dan mengunakan dana APBD menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(ant/rd)

Dishubkominfo : Kemacetan Jomin Jadi Perhatian Persiapan Mudik

Kondisi jalan rusak dan kemacetan di sekitar simpang jomin Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendapat perhatian khusus persiapan musim mudik lebaran 2014, kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setempat Setya Dharma.

'Para Kepala Dishub se-Jawa Barat bersama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sudah berkumpul di Karawang beberapa waktu lalu, untuk membahas berbagai persiapan musim mudik lebaran 2014,' kata Setya Dharma di Karawang, Senin.

Khusus di Karawang, kata dia, pembahasan yang cukup menjadi perhatian bersama ialah terkait dengan kemacetan yang terjadi di sekitar simpang jomin dan Cikalong, Karawang.

Kemacetan sering terjadi di sekitar simpang jomin karena daerah itu merupakan titik pertemuan antara kendaraan dari arah gerbang Tol Cikampek, Cikopo, Purwakarta dengan arah dari jalan arteri Karawang. Di simpang jomin juga terjadi penyempitan jalur.

Sedangkan kemacetan di sekitar Cikalong terjadi karena daerah itu merupakan titik pertemuan antara jalur khusus pemudik bersepeda motor dengan kendaraan dari arah simpang jomin.

'Kementerian perhubungan meminta agar Karawang bisa memberikan solusi untuk mengurai kemacetan yang selalu terjadi saat arus mudik lebaran, di titik simpang jomin dan Cikalong,' kata dia.(ant/rd)

Pendaki Merapi Dialihkan ke Merbabu


Puluhan pendaki yang hendak ke puncak gunung merapi dialihkan ke Merbabu karena jalur pendakian melalui Desa Lencoh, Selo, Boyolali, Jawa Tengah, hingga dua pekan terakhir ini ditutup terkait dengan status "Waspada" Merapi.


"Puluhan pendaki yang belum mengetaui larangan pendakian ke Merapi dan terlanjur datang ke 'base camp' di Lencoh Boyolali, mereka diminta mengalihkan ke Merbabu atau tak jauh," kata petugas SAR Barameru Lencoh Boyolali, Samsuri, di Boyolali, Selasa.


Menurut Samsuri, para pendaki tersebut memang belum mengetaui jika Merapi ditutup untuk pendakian. Mereka berjumlah sekitar 30 orang dan berasal dari Surabaya dan Semarang.


Mereka, katanya, diberi informasi terkait dengan status "Waspada" Merapi dan kemudian diminta mengalihkan pendakian ke Merbabu yang lebih aman.


"Ada sekitar 30 pendaki asal Surabaya dan Semarang tiba ke Lencoh, Sabtu (17/5) malam. Namun, petugas jaga 'base camp' Plalangan melarang, dan para pendaki kemudian mengalihkan ke Merbabu," katanya.


Para pendaki tersebut kemudian melakukan pendakian ke gunung merbabu melalui pintu pendakian di Selo Duwur, Kecamatan Selo, Boyolali.


Pihaknya memberikan larangan tersebut berdasarkan surat dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), tentang status "Waspada" Merapi yang membuat pendakian ke puncak gunung itu untuk sementara waktu ditutup.


Selain itu, pihaknya sudah mendapatkan surat larangan pendakian dari Balai Taman Nasional gunung merapi (BTNGM) di Boyolali.


"Ditutupnya jalur pendakian Merapi dilakukan sejak tanggal 30 April hingga sekarang," katanya.


Bahkan, di "base camp" pendakian juga dipasang papan larangan tersebut oleh kepolisian, sedangkan BTNGM juga memasang banyak spanduk larangan di New Selo, "base camp", dan joglo pendakian.


Anggota Polsek Selo juga sering melakukan patroli ke lokasi pendakian di New Selo. Mereka melakukan patroli setiap hari untuk sosialisasi kepada pendaki yang hendak ke puncak.


Meskipun, puncak Merapi hingga saat ini cuacanya cukup cerah, petugas jaga tetap melarang pendakian selama belum ada surat pemberitahuan aman dari BPPTKG Yogyakarta.


Kepala Polsek Selo AKP Suparma mengatakan pihaknya secara rutin melakukan patroli ke lokasi pendakian di New Selo. Sejak ditutupnya pendakian ke puncak Merapi, selama dua pekan terakhir ini tidak ada aktivitas pendakian ke gunung tersebut.


Para pendaki yang terlanjur datang ke lokasi, katanya, dianjurkan untuk mengalihkan tujuan pendakian mereka dari Merapi ke Merbabu atau pulang ke daerah asalnya.(ant/vaa)

Panitia Siapkan Seputih Timur Jadi Kabupaten Baru

Kecamatan seputih timur yang merupakan wilayah Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung disiapkan untuk segera memisahkan diri menjadi kabupaten baru pada tahun 2015, dengan ibu kota Kecamatan Buminabung.

'Tahun 2015 nanti seputih timur diharapkan akan memisahkan diri dari Kabupaten Tengah, dan akan segera menjadi kabupaten baru dengan nama Lampung seputih timur yang meliputi delapan kecamatan,' kata ketua panitia pemekaran wilayah timur, Salbari, di Gunung Sugih, Lampung Tengah, Senin.

Dia menyebutkan delapan kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Seputihbanyak, Wayseputih, Bandarmataram, Rumbia, Putrarumbia, Buminabung, Seputihsurabaya, dan Kecamatan Bandarsurabaya.

Menurut Salbari, dalam waktu dekat Pemprov Lampung akan meninjau lokasi sekaligus mengecek kesiapan daerah tersebut.

'Jika provinsi sudah melihat kesiapan dan menadatangani berkas, maka tim bersama dengan pihak provinsi akan mengawal berkas tersebut hingga terwujud impian kita semua,' katanya lagi.

Berkaitan pemilihan lokasi ibu kota kabupaten di Buminabung dia menjelaskan, keputusan itu mempertimbangkan letaknya yang strategis, dan juga kecamatan ini masih perlu pembangunan karena di wilayah timur masih tertinggal.

'Kita pilih Buminabung agar kecamatan ini cepat berkembang. Kalau kita tempatkan di Rumbia atau di Simpangrandu, Wayseputih di Kecamatan Buminabung tidak akan berkembang,' katanya lagi.

Salbari menegaskan jika sudah resmi menjadi kabupaten baru, maka pihaknya akan segera membangun jembatan untuk menghubungkan Kecamatan Bandarmatram dan Seputihsurabaya yang dipisahkan oleh Sungai Wayseputih.

Sedangkan untuk pusat perekonomian, akan dipusatkan di Rumbia.

Dia pun yakin kecamatan lain juga akan mengikuti kemajuan daerah tersebut.(ant/rd)

Disdik Telusuri Penyebab Siswa Tak Lulus

dinas pendidikan Kota Malang, Jawa Timur, bakal menelusuri penyebab lima siswa SMA swasta di daerah itu yang tidak lulus ujian nasional 2014.


"Lima siswa yang tidak lulus ini kami beri catatan, artinya akan kami telusuri apa penyebabnya, apakah ketika UN berlangsung mereka sakit atau tiba-tiba mengundurkan diri, ini yang akan kami telusuri lebih lanjut," kata Kepala dinas pendidikan Kota Malang Zubaidah di Malang, Selasa.


Pada 2013, siswa SMA dan sederajat peserta UN lulus 100 persen dan menempati urutan kedua nilai tertinggi UN Jatim, yakni 55,90 dari jurusan IPS. Namun pada 2014 nilai tertinggi 54,65.


Zubaidah mengatakan lima siswa yang tidak lulus UN tersebut juga masih diberi dua opsi, yakni mengikuti kejar paket atau mengulang pembelajaran di kelas yang sama.


Selain akan menelusuri penyebab lima siswa tidak lulus, Disdik juga mengevaluasi permasalahan UN 2014 untuk melihat kelemahan siswa di setiap mata pelajaran dan memperbaiki persiapan UN 2015.


Hanya saja, katanya, evaluasi tersebut baru bisa dilakukan setelah penerimaan peserta didik baru (PPDB).


"Sekarang kami masih sibuk melaksanakan Ujian Sekolah SD dan pengumuman kelulusan UN SMA dan SMP," ujarnya.


Disdik Kota Malang memutuskan pengumuman kelulusan siswa SMA dan sederajat dimulai pukul 14.00 WIB dan disampaikan lewat "website" sekolah atau diberikan lewat surat yang dikirim kurir sekolah.


Cara itu, katanya, untuk menghindari konvoi atau aksi corat-coret pakaian yang selama ini dikeluhkan masyarakat.


Kepala Seksi Bidang Pendidikan Menengah Disdik Kota Malang Budiono mengatakan kepala sekolah dan kepolisian juga diminta untuk mengawasi aktivitas siswa selama masa pengumuman.


Bahkan, katanya, polisi juga diperkenankan menindak tegas siswa jika melanggar hukum atau peraturan lalu lintas.


"Kepala sekolah juga tidak boleh lepas tangan atau tanggung jawab apabila nanti ditemukan pelanggaran yang dilakukan siswanya. Oleh karena itu, kami minta kepala sekolah untuk mengawasi siswanya," katanya.


Di Kabupaten Malang, ada tujuh siswa Madrasah Aliyah yang tidak lulus UN, yakni lima siswa dari jurusan IPS dan dua siswa dari jurusan IPA, sedangkan dari jurusan program Bahasa dan Agama lulus 100 persen.


"Tingkat kelulusan seluruh MA di Kabupaten Malang mencapai 99,75 persen dan jumlah siswa yang ikut UN tahun ini juga lebih banyak dibanding tahun lalu," kata Kasi Mapenda Kementerian Agama Kabupaten Malang Muhajir.


Pada 2014, UN tingkat MA diikuti 2.820 siswa dan pada 2013 sebanyak 2.587 siswa.


"Tahun lalu, seluruh peserta UN MA lulus 100 persen," katanya.


Oleh karena ada siswa yang tidak lulus, katanya, seluruh madrasah diminta untuk mengumumkan secara tertutup dan dikirimkan ke alamat masing-masing untuk menjaga perasaan siswa yang tidak lulus di hadapan teman-temannya.(ant/vaa)