Tuesday, 26 February 2013

Gubernur Ajak Penyuluh Pengaruhi Petani Tanam Serentak

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengajak tenaga harian lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebagai ujung tombak di lapangan dapat mempengaruhi para petani menanam tanaman padi secara serentak.

"Jika petani menanam secara serentak dampaknya sangat bagus bagi produksi pangan di wilayah Jateng," kata Gubernur Jateng disela acara Penyerahan SK Kontrak Kerja THL-TBP se-Bakorwil II Jateng di Desa Jembungan, Boyolali, Senin.

Acara penyerahan SK kontrak kerja dan pembinaan kepada 1.182 tanaga penyuluh se-Bakorwil II Jateng, yang terdiri dari Boyolali sebanyak 86 orang, Karanganyar (79), Klaten (131), Sragen (93), Sukoharjo (60), Wonogiri (100), Surakarta (enam), Kebumen (118), Magelang (166), Temanggung (119), dan Wonosobo (99).

Gubernur menjelaskan, jika para tenaga penyuluh mampu pendekatan dengan para petani untuk dapat melakukan tanam serentak, maka tanaman padi jauh dari serangan hama dan produksi maupun hasil panen bisa bersamaan.

"Petani setelah menanam padi kemudian diselingi dengan tanaman palawija untuk menekan perkembangbiakan hama. Hal ini, produksi padi akan melimpah dan ketahanan pangan Jateng semakin kuat," tuturnya.

Namun, Gubernur juga mengingatkan kepada tenaga penyuluh yang mumpuni dan jangan sampai kendor dengan menguasahi tehnik lapangan untuk membimbing para petani.

Menurut Gubernur, tenaga penyuluh harus menjadi contoh yang baik bagi petani, misalnya tehnik pola tanam sangat penting dan menanam secara serentak harus dilakukan. Sehingga, hal itu menekan terjadi serangan hama dan produksi pangan akan meningkat.

Selain pola tanam dan tanamn serentak, kata Bibit, irigasi harus diperbaiki dan sekarang terus dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, memilih bibit unggul dan pupuk berimbang yang bagus.

Gubernur menjelaskan, Jateng dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,2 hingga 6,3 persen tersebut, maka daerah ini indikasinya ketahanan pangan tertinggi di Indonesia. Jateng hingga akhir 2012 produksi beras mencapai sekitar 3,1 juta ton.

Oleh karena itu, Jateng salah satu provinsi yang ditunjuk pemerintah sebagai swambada beras termasuk Jatim, Jabar, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara yang harus dapat memenuhi produksi sebanyak 10 juta ton hingga 2014.

Namun, Jateng sudah memenuhi target itu," ucapnya.

Kendati demikian, Gubernur juga melihat keberhasilan Jateng sebagai daerah swasembada beras salah satunya kerja keras petugas penyuluh di lapangan.

"Kami juga memikirkan kesejahteraan para tenaga penyuluh dengan mengusulkan ke Presiden," ujarnya.

Karena, petugas penyuluh merupakan tanggung jawab pusat. Soal pengangkatan menjadi pegawai tetap, petugas penyuluh merupakan urusan pusat, sehingga Gubernur hanya bisa membantu dengan cara pengusulkan ke pemerintah pusat.

"Saya jadi Gubernur bukan mencari kaya, tetapi demi kesejahteraan rakyat," kata Gubernur Bibit Waluyo.

Acara Acara penyerahan SK kontrak kerja dan pembinaan THL-TBPP se-Bakorwil II Jateng itu, juga dihadiri Wakil Bupati Boyolali Agus Purmanto.

Menurut Wakil Bupati, tenaga penyuluh sebagai salah satu ujung tombak produksi pangan, sehingga pemerintah juga memikirkan kesejahteraan mereka.

"Jika kesejahteraan tenaga penyuluh terjamin, maka mereka dalam bekerja akan lebih sungguh-sungguh. Sehingga, produksi pangan di Jateng akan lebih maksimal," kata Agus Purmanto.(ant/rd)

Pemkab Nunukan Gelar Bimtek Penyusunan Perda

Pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur menggelar bimbingan teknis atau "bimtek" penyusunan peraturan daerah dengan melibatkan jajaran di tingkat pemerintahan kecamatan.


Wakil Bupati Nunukan, Hj Asmah Gani di Nunukan, Senin mengungkapkan, bimtek yang diselengarakan dapat memberikan manfaat terhadap jajaran pemerintahan daerah khususnya di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM).


Ia juga mengharapkan melalui bimtek tersebut dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan menambahkan wawasan bagi aparatur pemerintah desa untuk persiapan pembuatan atau penyusunan peraturan desa.


"Semoga dengan terselenggaranya bimtek dapat menambah wawasan jajaran Pemkab Nunukan tentang tata cara penyusunan peraturan daerah ini," harap dia dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Nunukan, Abidin Tajang.


Dalam sistem pemerintah desa seiring dengan otonomi daerah, lanjut Asmah Gani, dapat mendorong untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang semakin mudah, murah dan cepat.


Asmah Gani meminta kepada para kepala desa (Kades) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki dan mempedomani aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Kabupaten Nunukan saat ini memiliki 16 kecamatan dan 15 kecamatan telah memiliki pemerintahan definitif dan 200 jumlah desa dan kelurahan yang sebagian berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.


Asmah Gani juga menyadari, beberapa desa memiliki wilayah yang sangat luas maka suatu waktu Pemkab Nunukan akan melaksanakan kajian dan telaah secara mendalam terkait dengan rencana regrouping (pengelompokan atau penyatuan) desa agar memenuhi syarat secara administrasi.


"Regrouping" ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan perlu mendapatkan sokongan tersedianya SDM yang memadai dari aparatur desa dan kelurahan, ujarnya.


"Kami sadari, sebagian wilayah Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah perbatasan yang sangat terpencil dan SDM yang masih terbatas sehingga menyulitkan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat," imbuh Asmah Gani.


Ia menambahkan, melalui bimtek ini para peserta bimtek mendapatkan pembekalan, penyegaran terutama yang berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan desa (ranperdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tanpa mengabaikan kearifan lokal.(ant/rd)

Banjir Di Jambi Belum Mengganggu Harga Sembako


Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi menyatakan bencana banjir yang merendam enam kecamatan di daerah ini belum mengganggu dan berpengaruh besar terhadap harga sembilan bahan pokok.


"Awalnya kami sempat khawatir, namun hingga pantauan terakhir belum ada lonjakan signifikan harga sembilan bahan pokok (sembako) akibat banjir di Kota Jambi itu," kata Kepala Disperindag Kota Jambi Izhar Muzani di Jambi, Senin.


Ia mencontohkan, harga beras persak ukuran 20 kilogram dengan berbagai merek rata rata masih pada Rp145 ribu. Lebih mahal adalah beberapa merek beras tertentu dengan kualitas bagus.


Kondisi yang sama juga terjadi bagi beberapa harga sembako lainnya seperti tepung terigu, telur, minyak serta kebutuhan lainnya.


"Kalaupun ada kenaikan masih pada kisaran normal antara Rp1.000-2.000," katanya.


Izhar mengatakan, pasokan sembako juga dinilai masih dalam kondisi normal. Hanya beberapa jenis komoditas palawija yang dipasok dari dalam Provinsi Jambi, salah satunya Kabupaten Kerinci yang sedikit terlambat, mengingat Kerinci juga dilanda banjir dan tanah longsor.


Berdasarkan informasi dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, akibat banjir yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jambi menyebabkan ratusan hektare pertanian di daerah itu gagal panen atau puso.


Tidak hanya itu, banjir juga merusak pembibitan padi di sejumlah daerah dan ratusan petak keramba ikan milik petani.


bencana banjir melanda enam kecamatan di Kota Jambi dan sebagian wilayah Kabupaten Muarojambi selama satu pekan lebih. Sejak Januari 2013 tercatat banjir telah menelan 10 korban jiwa.


Rinciannya, enam orang korban di Kabupaten Muarojambi, dua orang korban di Kabupaten Bungo, satu orang meninggal masing masing di Kabupaten Sarolangun dan Batanghari.


Khusus di Kota Jambi, banjir akibat hujan dan luapan Sungai Batanghari telah menyebabkan 2.000 orang lebih warga mengungsi serta belasan sekolah diliburkan sementara.(ant/rd)

Bulog Sumsel Baru Salurkan Raskin 1.500 Ton

Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan hingga sekarang ini baru menyalurkan beras untuk masyarakat miskin (raskin) di daerah itu sebanyak 1.500 ton.

"Kita baru menyalurkan 1.500 ton, karena memang baru dilakukan," kata Kepala Perum Bulog Divre Sumsel Bambang Napitapulu ketika meninjau gudang beras di Palembang, Senin.

Menurut dia, dari 12 ribu yang akan disalurkan, berarti sekitar 10 persen. "Setiap hari kita optimalkan penyalurannya," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya mulai menyalurkan raskin itu pada Minggu ketiga Januari 2013.

"Sekarang mulai melakukan penyaluran raskin untuk dua alokasi yakni Januari dan Februari pada bulan ini. Kalau masih ada sisanya disalurkanMaret dengan catatan pagunya bulan per bulan, ujarnya.

Ia mengatakan, beras di gudang Bulog itu adalah penyerapan pada 2012 dengan masa simpan sekitar 4-5 bulan.

Dengan masa simpan itu tentu ada perubahan warna dan beras ini setiap tiga pekan sampai satu bulan dilakukan fumigasi untuk perawatan.

"Kalau tumbuh semacam hama, fumigasi dilakukan tiga bulan sekali dan ini dijamin tidak berbahaya untuk dikonsumsi," ujarnya.

Sementara itu, stok beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 33.695 ton,cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 4,6 bulan ke depan.

"Kami terus melakukan pembelian beras petani di daerah-daerah yang sedang panen," katanya.(ant/rd)

Gelombang di Bengkulu Berpeluang Capai Tujuh Meter

Analis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Bengkulu memprakirakan, gelombang laut perairan Bengkulu berpelung tinggi mencapai tujuh meter, meskipun dalam prakiraan sementara lima meter.

Sementara gelombang laut di perairan Enggano tingginya mencapai enam meter dan gelombang laut Barat Bengkulu mencapai tujuh meter, kata analis BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu Harist Sahid Hakim, Selasa.

Ia mengatakan, prakiraan peringatan dini BMKG, kurun waktu 12 jam ke depan berpeluang gelombang laut tinggi antara empat hingga tujuh meter, terutama di Perairan Bengkulu, Perairan Enggano, dan Samudera Hindia Barat Daya Bengkulu.

Selain itu, ancaman akan angin kencang disertai hujan lebat juga tetap berpotensi karena kecepatan angin saat ini berkisar 28-35 knots atau rata-rata sekitar 50 kilometer per jam.

Angin di perairan Bengkulu berpeluang berhembus dari arah Barat laut hingga Timur laut dengan kecepatan berkisar 05-28 knots, di wilayah itu juga berpeluang hujan ringan.

Sedangkan angin di perairan Enggano berhembus dari arah Barat hingga Utara dengan kecepatan berkisar 05-32 knots dan angin di perairan Barat Bengkulu berhembus juga dari arah Barat hingga Utara dengan kecepatan berkisar 10-35 knots.

Dari citra satelit cuaca terlihat daerah liputan awan dan hujan berada di wilayah Sumatera Barat, Mentawai, Bengkulu, Enggano, Palembang, Lampung serta Samudera Hindia Barat Nias hingga Barat Lampung.

Angin di wilayah Bengkulu pada umumnya bertiup dari arah Barat hingga Timur Laut dengan kecepatan berkisar 09 - 45 km/ jam atau 05 - 25 knots.

Prakiraan cuaca di wilayah Bengkulu pada umumnya berawan hingga hujan ringan, terutama di Bengkulu Selatan, Rejang Lebong dan Kabupaten Seluma, suhu udaranya berkisar 23-31 derajat Celcius dan kelembaban antara 63-98 persen, ujarnya. (ant/as)

Angin Puting Beliung Rusak 10 Rumah Warga

angin puting beliung yang melanda wilayah Kecamatan Wangiwangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), merusak 10 rumah warga di kecamatan tersebut.

Kepala Bagian Infokom Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Wakatobi, La Ode Ifi melalui telepon dari Wangiwangi, Senin mengatakan, rumah warga dihantam angin puting beliung tersebut, sembilan rumah mengalami rusak berat, sedangkan rusak ringan satu rumah.

"Kerugian warga yang rumah mengalami rusak besar tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah," kata Ifi.

Ifi mengatakan, angin puting beliung yang merusak 10 rumah warga tersebut, terjadi Minggu (24/2) malam, sekitar pukul 20.00 wita, saat warga di kecamatan tersebut sebagian baru saja selesai makan malam.

Menurut Ifi, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa berhembusnya angin puting beliung yang disertai dengan hujan deras itu.

"Warga yang rumahnya mengalami rusak berat, saat ini sudah mengungsi di rumah tetangga, dan sebagian di rumah keluarga mereka," katanya.

Ifi mengatakan, warga yang menjadi korban dari angin puting beliung tersebut, saat ini membutuhkan bantuan, terutama bahan bangunan untuk memperbaiki rumah mereka kembali.

"Kita harapkan ada pihak-pihak yang bersimpati dengan para korban dan memberi bantuan sehingga rumah mereka bisa segera diperbaiki kembali," katanya.(ant/rd)

Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Ditargetkan Segera Selesai

Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menyatakan, pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Trunojoyo pada tahun ini ditargetkan selesai secepatnya.

"Makin cepat makin baik. Kami akan mengupayakan pembebasan lahan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini supaya pengembangan Bandara Trunojoyo juga bisa dilakukan secepatnya," kata Bupati Sumenep A Busyro Karim di Sumenep, Senin.

Ia menjelaskan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan penyediaan dana sebesar Rp3,5 miliar kepada DPRD Sumenep untuk disetujui dengan status mendahului proses pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013.

"Dana sebesar Rp3,5 miliar itu untuk melakukan pembebasan lahan sekitar tiga hektare. Kami mengajukan surat permohonan penyediaan dana mendahului pembahasan PAK APBD 2013, karena dana Rp3,5 miliar tersebut dibutuhkan secepatnya," ujarnya.

Sesuai hasil koordinasi dengan Satuan Kerja Bandara Trunojoyo, kata dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprogramkan pengembangan bandara pada tahun ini dengan catatan disediakan lahan.

"Kalau disediakan lahan dalam waktu dekat ini, program pengembangan Bandara Trunojoyo yang di antaranya berupa penambahan panjang landasan pacu pesawat dan pembangunan terminal penumpang, bisa direalisasikan pada tahun ini juga. Makanya, kami menargetkan pembebasan lahan bisa dilakukan secepatnya," ucapnya.

Busyro juga mengemukakan, secara internal, pihaknya telah melakukan persiapan teknis untuk melakukan pembebasan lahan guna pengembangan Bandara Trunojoyo pada tahun ini.

"Kalau permohonan penyediaan dana Rp3,5 miliar yang mendahului pembahasan PAK APBD 2013 itu disetujui oleh anggota DPRD, kami akan bergerak cepat untuk melakukan pembebasan lahan," katanya.

Sebelumnya pada 2011 lalu, Pemkab Sumenep membebaskan lahan seluas 5,4 hektare yang dilakukan melalui dua tahap, yakni tahap pertama seluas 1,7 hektare dan tahap kedua seluas 3,7 hektare.

Sejak beberapa tahun lalu, Pemkab Sumenep bersama Satuan Kerja Bandara Trunojoyo yang merupakan institusi kepanjangan tangan Kementerian Perhubungan, terus berusaha menambah fasilitas Bandara Trunojoyo.

Mereka ingin menjadikan Bandara Trunojoyo sebagai bandara komersial yang disinggahi pesawat berjadwal reguler.

Sejumlah program atau kegiatan yang merupakan hasil sinergi Pemkab Sumenep dan Satker Bandara Trunojoyo, terus dilakukan guna menambah fasilitas supaya memenuhi persyaratan (standar) sebagai bandara komersial.

Program sinergi tersebut, di antaranya Pemkab Sumenep membebaskan lahan sekitar 5,4 hektare untuk perluasan areal Bandara Trunojoyo pada 2011, guna menambah sejumlah fasilitas, di antaranya menambah panjang landasan pacu pesawat yang untuk sementara hanya 905 meter.

Kemudian, Kementerian Perhubungan memprogramkan penambahan panjang landasan pacu pesawat di Bandara Trunojoyo, dari 905 meter menjadi 1.160 meter, dan penambahan fasilitas lainnya pada 2012.(ant/rd)

PDAM Balangan Siapkan Penerapan Sistem Online

perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, tengah mempersiapkan penerapan sistem online yang meliputi pengecekan dan pembayaran rekening tagihan air bersih.

Menurut Direktur PDAM setempat, Sundoyo di Paringin, ibu kota Balangan, Senin, rencananya sistem online tersebut akan mulai diterapkan pertengahan 2013 ini.

"Saat ini tengah dilakukan penjajakan kemungkinan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung penerapan sistem online tersebut," ujarnya.

Melalui penerapan sistem online, pelanggan dapat melakukan pembayaran rekening tagihan air bersih di Bank dan kantor pos baik secara langsung maupun melalui pesan singkat atau SMS.

Selain itu, ujarnya, pelanggan juga dapat melakukan pengecekan besaran pemakaian air bersih di bulan berjalan dan total tagihan yang harus di bayar, melalui SMS.

"Saat ini telah ada dua lembaga perbankan yang menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung penerapan sistem tersebut, yaitu Bank Kalsel dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta Kantor Pos dan Giro," ujarnya.

Sebelumnya, pihak PDAM Balangan pada akhir 2012 lalu melakukan kunjungan dan studi banding ke PDAM Sidoarjo di Jawa Timur yang telah lebih dahulu sukses menerapkan sistem tersebut.

Ia menambahkan, dari hasil kunjungan tersebut pihak PDAM Sidoarjo telah menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan transfer teknologi.

"Pihak PDAM Sidoarjo bahkan sudah ada datang ke sini dan melakukan presentasi tentang penerapan sistem tersebut kepada para petugas kita," tambahnya.

Selain dengan pihak perbankan dan kantor pos setempat, PDAM Balangan juga mulai melakukan penjajakan kemungkinan kerja sama dengan pihak operator seluler untuk mendukung penerapan sistem tersebut.(ant/rd)

Polda Tetapkan Tersangka Ketua KPU Pekanbaru

Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan status tersangka untuk ketua komisi pemilihan umum (KPU) Pekanbaru tengku rafizal ar terkait kasus pemalsuan dokumen pengguguran calon wali kota terpilih Firdaus MT.

"Benar, kami telah menetapkan Ketua KPU Pekanbaru Tengku Rafizal sebagai tersangka untuk kasus Pilkada tahun 2011," kata Kepala Unit Subdit III Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kompol Efri Januar dihubungi per telepon di Pekanbaru, Senin.

Dia mengatakan, dalam waktu dekat, atau paling lama Senin depan (tanggal 4 Maret 2013) Tengku Rafizal akan diperiksa sebagai tersangka.

"Kami juga telah melayangkan surat pemanggilan untuk Ketua KPU Pekanbaru dengan jadwal pemeriksaan Senin depan," katanya.

Kasus yang membelit Ketua KPU Pekanbaru tengku rafizal ar berawal dari penerbitan surat keputusan (SK) pengguguran calon Wali kota Pekanbaru Firdaus MT pada akhir tahun 2011 atau setelah usainya Pilkada setempat.

Tim Koalisi Pemenangan Pasangan Calon Wali kota Pekanbaru, Firdaus-Ayat Cahyadi yang "mencium" adanya indikasi manipulasi kemudian melaporkan Ketua KPU Pekanbaru kepada kepolisian setempat, terkait terbitnya surat keputusan lembaga itu.

Ketua KPU menggugurkan pencalonan Firdaus MT, meski yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru yang berlangsung pada 21 Desember 2011.

Dalam Surat Keputusan KPU Pekanbaru Nomor 79/2011 (SK KPU 79/2011) tertanggal 28 Desember 2011 disebutkan, Firdaus tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Wali Kota Pekanbaru 2011.

SK KPU 79/2011 itu merupakan hasil rapat pleno KPU Pekanbaru. Surat itu merupakan salah satu dokumen yang dikirimkan KPU Pekanbaru kepada Mahkamah Konstitusi, sebagai pertimbangan sebelum menetapkan pemenang.

Dalam pertimbangan SK dimaksud disebutkan, Rapat Pleno 28 Desember 2011, merujuk pada Berita Acara No 56/BAP/KPU/PBU-2011 tanggal 27 November 2011. Tidak disebutkan dengan rinci isi berita acara pada Surat Nomor 56 dimaksud. Namun disimpulkan, Firdaus tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon wali kota.(ant/rd)

Disporabudpar Kapuas Berupaya Dorong Potensi Pariwisata

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berupaya mendorong pariwisata daerah itu agar dikenal dan dikunjungi wisatawan nusantara.


"Program pada bidang pariwisata yang akan kami laksanakan pada 2013 ini antara lain Kegiatan Pemilihan Putra-Putri Pariwisata," kata Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Kapuas, Wayan Arnatha, di Kuala Kapuas, Senin.


Kegiatan lomba yang akan dilaksanakan tersebut dalam rangka Hari Jadi Kota Kuala Kapuas dan Pemerintah Kabupaten Kapuas 2013 yang rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka Hari Jadi Kota Kuala Kapuas dan Pemerintah Kabupaten Kapuas. "Kabupaten Kapuas pada 2010 pernah mewakili Kalteng di tingkat nasional," katanya.


Kemudian mengikuti kegiatan Festival Seni Budaya Isen Mulang di Palangka Raya yang juga setiap tahun dilaksanakan.


Disporabudpar Kabupaten Kapuas juga akan menggelar Wisata Kuliner serta Budaya Laluhan yakni satu tradisi perang Batang Suli.


"Semestinya ada beberapa kegiatan yang dapat kami ikuti dalam mendorong bidang pariwisata ini, tetapi dana Pemerintah Kabupaten Kapuas sangat terbatas, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan pameran kepariwisataan di luar Provinsi Kalteng," katanya.


Ia mengatakan dengan berbagai program tersebut diharapkan dapat memperkenalkan kepariwisataan di Kalteng pada umumnya serta Kabupaten Kapuas pada khususnya kepada masyarakat.


Seperti Wisata Kuliner, diharapkan memotivasi masyarakat daerah itu terhadap kuliner daerah yang menjadi andalan, misalnya Kerupuk Pakis atau Kelakai, Singkah Rotan yang tidak ada di daerah lainnya.


Sehingga diharapkan melalui berbagai kegiatan tersebut promosi pariwisata Kabupaten Kapuas semakin dikenal di tingkat nasional, harapnya.(ant/rd)

DPRD Minta Pemkot Surabaya Kaji Penataan

Pansus Raperda menara telekomunikasi DPRD Kota Surabaya meminta pemkot mengkaji penataan satu tower yang akan digunakan untuk tiga operator.


Ketua Pansus Raperda menara telekomunikasi DPRD Surabaya Rusli Yusuf, Senin mengatakan pengkajian ini perlu dilakukan agar nantinya tidak merugikan masyarakat, khususnya yang tinggal berdekatan dengan tower.


"Apalagi, kalau konstruksi towernya kurang kuat atau kekuatannya diragukan, maka sangat mungkin tower itu akan mudah roboh," kata anggota Komisi B DPRD Surabaya ini.


Menurut dia, hasil kajian para ahli dari Institut Teknologi Sepeuluh Nopember (ITS) menyebutkan satu tower untuk tiga operator sangat dimungkinkan rawan ambruk karena satu operator atau satu provider telepon seluler memiliki tiga antena.


"Bila satu tower dipakai tiga operator, maka di dalamnya akan ada sembilan antena yang panjangnya rata-rata 2-3 meter. Ini bisa menjadi ancaman bagi warga di sekitar tower," katanya.


Apalagi, lanjut dia, kalau konstruksi towernya kurang kuat atau kekuatannya diragukan, maka sangat mungkin tower itu akan mudah roboh.


Menurutnya, antena yang dimiliki para operator telekomunikasi di Surabaya saat ini masih model antena lama yang tingginya sekitar 2-3 meter.


"Semangatnya memang satu menara bisa dipakai bersama minimal tiga operator dan ini sudah ditetapkan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri. Tapi, kalau ada menara yang dipaksakan mampu menampung sembilan antena bisa membahayakan warga sekitarnya," ujarnya.


Untuk itu, lanjutnya, pihaknya meminta pengawasan konstruksi soal menara telekomunikasi ini diperketat seketat mungkin. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Pemkot selaku dinas yang menggawangi soal ini harus benar-benar teleti dan cermat.


Berdasarkan catatan di Pemkot Surabaya, saat ini di Surabaya ada sekitar 1.055 tower telekomunikasi. Namun, dari semua pemilik atau pengelola menara telekomunikasi itu tidak ada satu pun yang memberikan jaminan keselamatan bagi warga yang tinggal di sekitar menara sesuai radius ketinggian menara.


"Kondisi masalah pendirian menara telekomunikasi di Surabaya memang masih seperti itu. Selama ini tidak ada jaminan keselamatan bagi warga Surabaya, baik berbentuk asuransi atau lainnya. Ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi warga kota," kata Kabid Produk Hukum di bagian Hukum Pemkot Surabaya Rizal Zainal Arifin.


Menurutnya, nanti semua menara telekomunikasi akan diwajibkan Pemkot untuk mengasuransikan warga di sekitar menara telekomunikasi. Asuransi ini berlaku surut, artinya baik menara baru atau lama wajib mengasuransi warga di sekitar menara.(ant/rd)

DPRD Bengkulu Rampungkan Raperda Panas Bumi


Panitia Khusus DPRD Provinsi Bengkulu yang membahas rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan panas bumi segera merampungkan kebijakan daerah itu.


"Raperda segera rampung sehingga potensi panas bumi Provinsi Bengkulu dapat segera dikelola oleh pihak ketiga," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengelolaan panas bumi DPRD Provinsi Bengkulu Edi Ismawan di Kota Bengkulu, Senin.


Ia mengatakan hal itu seusai menggelar rapat dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu di gedung DPRD.


Pembahasan Pansus, kata dia, sudah memasuki tahap penentuan luas izin usaha pengeolaan (IUP) yang dapat dimiliki sebuah perusahaan pengelola panas bumi.


"Kami juga menekankan dalam raperda ini tentang perlunya melibatkan perusahaan daerah dalam pengelolaan panas bumi," katanya.


Pelibatan perusahaan daerah tersebut agar ke depan, pengelolaan panas bumi tidak tergantung pada pihak ketiga, terutama pemodal asing.


Saat ini, kata dia, informasi yang diperoleh Pansus dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu bahwa sejumlah perusahaan, termasuk asal luar negeri berniat mengeksplorasi panas bumi Bengkulu.


"Tapi semua permohonan itu akan diproses setelah Raperda tentang pengelolaan panas bumi disahkan," ujarnya.


Ia mengatakan potensi panas bumi Provinsi Bengkulu cukup tinggi, dan tersebar di sejumlah kabupaten antara lain Bengkulu Utara, Seluma, Kepahiang, Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong.


Saat ini potensi panas bumi di Kabupaten Lebong tengah dieksplorasi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang diperkirakan berproduksi pada 2014.


Selain keterlibatan perusahaan daerah, Pansus juga menekankan pelestarian lingkungan hidup, terutama potensi panas bumi yang terdapat di kawasan lindung.


"Harus ada persetujuan dari Kementerian Kehutanan tentang eksplorasi atau eksploitasi di kawasan hutan lindung," katanya.


Raperda tersebut juga mengatur luas kawasan eksploitasi sebuah perusahaan pengelola panas bumi yakni maksimal 10 ribu hektare.


Ia mengatakan Raperda tersebut segera rampung dalam waktu dekat untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.(ant/rd)

KPU Pamekasan Rekrut 1.582 "Pantarlih"

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, akan merekrut sebanyak 1.582 panitia pendaftar pemilih (Pantarlih) untuk pelaksanaan pemilihan gubernur (Pigub) Jatim pada Agustus 2013.

Menurut anggota KPU Pamekasan Agus Kasianto, Senin, jumlah "Pantarlih" yang akan direkrut itu sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

"Pantarlih ini nantinya akan bertugas melakukan verifikasi faktual jumlah pemilih terdaftar di masing-masing TPS," katanya menjelaskan.

Menurut dia, saat ini pihaknya telah mengumumkan rekrutmen anggota "Pantarlih" itu melalui camat dan aparat desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Jumlah anggota "Pantarlih" yang dibutuhkan pada pelaksanaan pilgub Jatim kali ini, sama dengan jumlah panitia pada pelaksanaan pilkada Pamekasan pada 9 Januari 2013.

Agus menjelaskan, khusus anggota "Pantarlih" kemungkinan pihaknya akan menggunakan anggota lama dengan alasan karena mereka sudah berpengalaman dan telah mengetahui situasi dan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.

Sedangkan khusus untuk anggota panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) menurut Agus bisa berubah, karena yang menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan rekrutmen PPK dan PPS itu adalah kemampuan personel.

"Kalau pengumuman rekrutmen anggota PPS dan PPK ini sudah kami umumkan sejak 23 Februari kemarin," katanya menjelaskan.

Jumlah panitia pelaksanaan yang dibutuhkan pada Pilgub Jatim pada Agustus 2013 nanti sebanyak 2.214 orang, meliputi 65 anggota PPK, 567 anggota PPS dan 1.582 anggota "Pantarlih".(ant/rd)

Banjir Di Palangka Raya Rendam 13 Titik

Banjir yang melanda Kota Palangka Raya merendam 13 titik di beberapa kelurahan.

"Namun tidak semua daerah yang terendam banjir tersebut dalam keadaaan parah hanya ada bagian tertentu saja seperti di Jalan Mendawai," kata Wakil Wali Kota Palangka Raya, H Maryono, Senin.

Ia mengakui, banjir kali ini memang yang terparah setelah 2007 lalu, karena meluapnya sungai, selain itu juga lantaran tidak berfungsinya drainase dengan baik.

Ke depan, tegasnya, perlu dipikirkan Pemerintah Kota Palangka Raya, agar memperbaiki saluran air yang menghalang aliran air sehingga ketika hujan turun ataupun terjadinya luapan di daerah aliran sungai, tidak menyebabkan banjir tinggi.

Diungkapkan Maryono, saat ia blusukan ke daerah yang terendam banjir, kebanyakan korban mengharapkan bantuan papan kayu, agar bisa dipergunakan untuk membuat andang di dalam rumahnya.

"Kita perlu mengantisipasi terjadinya banjiir susulan terlebih lagi BMKG memperkirakan cuaca masih ekstrim," ucapnnya.

Salah satunya memperbaiki drainase dan gorong-gorong yang sudah pecah juga. Untuk itu diperlukan kebersamaan masyarakat dan Pemkot Palangka Raya.

Sementara itu, warga korban banjir di Palangka Raya mulai terserang penyakit baik gatal-gatal dan ISPA.

"Tidak hanya saya saja, tapi juga tetangga rata-rata terserang penyakit akibat banjir,"kata Anoi salah seorang warga di Jalan Mendawai.

Ia menyatakan, sejak musibah banjir yang melanda di lingkungan hampir satu minggu ini, ia maupun warga belum pernah mendapat pengobatan medis dari tenaga kesehatan.

Hal tersebut, lantaran posko kesehatan yang disiapkan Pemerintah Kota Palangka Raya, berada kurang lebih satu kilo meter dari pemukiman penduduk.

"Jangankan untuk berobat ke sana, untuk keluar rumah yang terendam banjir saja perlu usaha keras,"tuturnya.

Seharusnya, lanjutnya Pemkot Palangka Raya mendirikan posko kesehatan yang jaraknya lebih dekat sehingga mudah terjangkau warga yang terkena banjir.

Ia berharap, persoalan tersebut dapat dipikirkan Pemkot segera, agar warga tidak terlalu lama menderita penyakit lantaran banjir.(ant/rd)

SKPD Batam Tandatangani Pakta Integritas

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batam Kepulauan Riau menandatangani pakta integritas, Senin.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan pakta integritas harus dilakukan sebagai komitmen reformasi birokrasi.

reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di semua lini.

Penandatanganan pakta integritas merupakan implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB No 49 Tahun 2011 tentang pedoman umum pakta integritas yang mengatur seluruh Pimpinan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah serta PNS diwajibkan untuk menandatangani Dokumen pakta integritas.

"Penandatanganan pakta integritas menjadi momentum penting bagi upaya pemberantasan korupsi," kata Wali Kota.

Wali Kota berharap, penandatanganan pakta integritas tidak sekadar formalitas birokrasi, tetapi juga janji kepada diri sendiri yang memperkuat itikad dan komitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

"Harapannya para kepala SKPD dalam menjalani tugas sesuai dengan aturan sehingga� terhindar dari kesalahan," kata dia.

Di tempat yang sama, Kepala Inspektorat Kota Batam Hartojo Sirkoen mengatakan pakta integritas merupakan janji atau pernyataan diri untuk tidak melakukan KKN serta memberi kinerja yang baik sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing.

"Sebuah janji, kemauan untuk menepati dan tetap teguh serta berkomitmen untuk melaksanakan janji," kata dia.

Penandatanganan pakta integritas memperkuat komitmen Pemerintah Kota Batam terutama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.(ant/rd)

Bupati Tabanan Lantik 25 Kepala Desa Bersamaan

Bupati Tabanan ni putu eka wiryastuti melantik 25 kepala desa di empat kecamatan secara bersamaan di gedung kesenian ketut mario, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin.

"Pelantikan 25 'perbekel' (kepala desa) ini merupakan yang terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa proses demokrasi di Tabanan berjalan dengan baik," kata putri sulung mantan Bupati Tabanan Adi Wiryatama itu.

Penegasan itu disampaikan untuk menjawab tudingan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali bahwa Bupati Tabanan menghambat proses demokratisasi dengan menolak kunjungan calon gubernur berstatus petahana.

"Hal itu kami anggap riak-riak kecil. Saya bangga demokrasi di Tabanan telah berjalan dengan baik," kata Wiryastuti menanggap tuduhan salah satu Cagub-Cawagub Bali itu.

Sebanyak 25 kepala desa yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kerambitan, Marga, Penebel, dan Selemadeg Barat itu mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin desa melalui pemilihan kepala desa beberapa waktu itu.

"Kami berpesan kepada 'perbekel' yang baru dilantik untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat karena perbekel merupakan garda terdepan dalam memfasilitasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah," kata Bupati yang baru saja menilah dengan seorang pria asal Jakarta itu.

Dia menganggap kepala desa telah berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. "Perbekel mampu meminimalisir berbagai permasalahan di desa melalui�koordinasi dan komunikasi," kata Wiryastuti didampingi Wabup Tabanan Komang Gede Sanjaya, Sekda Kabupaten Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa, dan sejumlah pejabat lainnya.(ant/rd)

PEMKAB Lombok Barat Segera Mutasi Seratusan Pejabat

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), segera menggelar mutasi seratusan pejabat yang menduduki eselon II, III dan IV, untuk kepentingan pembenahan organisasi pemerintahan daerah.

"Direncanakan pekan ini, mungkin Rabu (27/2) nanti," kata Bupati Lombok Barat H Zaini Arony, ketika dikonfirmasi di Gerung, Lombok Barat, Senin.

Bupati Lombok Barat periode 2009-2014 itu mengatakan, mutasi pejabat yang akan segera direalisasikan itu semula hanya untuk mengisi jabatan lowong, terutama di jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sejumlah jabatan Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, lowong karena pejabatnya pensiun dan tersangkut hukum.

Namun, pengisian jabatan lowong itu berpengaruh kepada jabatan lainnya, sehingga mutasi pejabat itu digelar sekaligus yang melibatkan sedikitnya 120 jabatan eselon II, III, dan IV.

"Penggodokan di tingkat Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) sudah rampung, dan akan segera direalisasikan mutasi itu," ujar Zainul, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar NTB itu.

Sebelumnya, Anggota DPRD Lombok Barat H Ahmad Zainuri mengatakan, terdapat empat posisi kepala SKPD yang lowong, baik karena tersangkut masalah hukum maupun pejabat bersangkutan memasuki masa pensiun.

Lowongnya jabatan strategis di Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat itu, berpengaruh kepada kelancaran tugas pelayanan publik.

"Banyak proyek-proyek pembangunan tahun anggaran 2012 yang belum tuntas hingga sekarang. Molornya pengerjaan proyek itu erat kaitannya dengan lowongnya jabatan pimpinan SKPD. Pencairan anggaran di APBD murni tidak tepat waktu dan itu berpengaruh pada kelancaran pembangunan," ujarnya.

Karena itu, kata Ahmad, DPRD Lombok Barat mendesak bupati agar segera melakukan pengisian jabatan lowong itu, sekaligus pembenahan birokrasi, agar proses pembangunan dapat berjalan lancar sesuai harapan berbagai pihak.(ant/rd)

Truk Tangki Air Tabrak Satu Keluarga Bermotor

Truk tangki air gunung bernomor polisi H 1549 RG menabrak satu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang berboncengan sepeda motor di Jalan M.R. Koesbiono Tjondrowibowo, Sumurjurang, Semarang, Senin sekitar pukul 11.30 WIB.

Dalam kecelakaan tersebut pengendara motor Honda Beat H 4176 DW, Fadhli Mahfud (31) tewas seketika di lokasi kejadian, Kecamatan Gunungpati, sedangkan istri dan seorang anaknya menderita luka parah.

Kedua korban luka parah, yakni Deni Susanti (30) dan Oktobrian Rijal Ibrahim (4) sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran oleh sejumlah warga yang menolong. Namun, karena kondisinya kritis kemudian dirujuk ke RSUP dr. Kariadi Semarang.

Ketiga korban yang hendak pulang ke rumah usai dari Ungaran, Kabupaten Semarang, tersebut beralamat di Desa Plalangan RT 02 RW 01, Kecamatan Gunungpati, Semarang.

Salah seorang saksi mata, Jumari (62), mengatakan bahwa truk tangki air yang melaju kencang dari arah utara ke selatan (Ungaran) terlihat oleng beberapa meter dari lokasi kecelakaan.

"Saat di tikungan sebelum lokasi kecelakaan, truk oleng ke kiri hingga keluar aspal, kemudian pengemudinya langsung banting setir ke kanan hingga melewati marka pembatas jalan serta menabrak motor korban yang melaju dari arah berlawanan," kata warga Mangunsari RT 02 RW 05, Pakintelan, itu.

Jumari yang melaju searah beberapa meter di depan motor korban mengaku hampir ditabrak truk tangki air gunung yang oleng tersebut.

Kanit Laka Polsek Gunungpati Iptu Mian yang ditemui di lokasi kecelakaan mengatakan bahwa tabrakan diduga disebabkan kelalaian pengemudi truk tangki air yang bernama Irfani (42).

"Pengemudi yang telah kami amankan dan sedang menjalani pemeriksaan diduga kurang waspada serta melaju terlalu ke kanan hingga melewati garis pembatas jalan, kemudian menabrak motor yang datang dari arah berlawanan," ujarnya.

Truk tangki air gunung yang ringsek di bagian depan dan sepeda motor korban yang rusak parah saat ini diamankan di Kantor Satlantas Polrestabes Semarang.(ant/rd)

PEMKOT Bukittinggi Alokasikan Rp1,1 Miliar Tangani Bencana

Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengalokasikan dana senilai Rp1,1 miliar untuk biaya penanganan bencana di kota itu.

"Dana senilai Rp1,1 miliar tersebut untuk tiga jenis kegiatan yakni kegiatan pra bencana, setelah bencana dan saat bencana," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi, Nofrianto di Bukittinggi, Senin.

Dia merinci penggunaan dana Rp1,1 miliar itu untuk kegiatan pra bencana senilai Rp87 juta, sarana untuk membeli alat dan pemeliharaan RP300 juta, setelah bencana Rp59 juta dan saat bencana Rp700 juta.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya belum kesulitan dalam menyosialisasikan penanganan bencana kepada masyarakat karena dana yang dialokasikan telah dimanfaatkan dengan baik.

Saat ini di Kota Bukittinggi terdapat lima dari 24 kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi rawan terjadinya bencana longsor.

Ke-lima kelurahan tersebut yakni Kelurahan Birugo, Belakang Balok, Bukit Cangan, Kayu Kubu dan Bukit Apit.

Lima kelurahan itu ditetapkan sebagai daerah rawan bencana longsor karena berada di pinggir Ngarai Sianok yang berkedalaman lebih 100 meter.

Ia berharap warga yang tinggal di lokasi rawan tanah longsor agar selalu meningkatkan kewaspadaaan, menyusul ancaman gempa yang sering terjadi.

BPBD, menurut dia, merencanakan akan meningkatkan sosialisasi bencana tanah longsor kepada masyarakat yang tinggal di lima kelurahan itu.

Menurut dia, gempa yang mengguncang Kota Bukittinggi dan sekitarnya, pada Selasa (19/2), terjadi karena adanya pergeseran patahan Sumatera di segmen Sianok, berpotensi bisa menimbulkan tebing Ngarai longsor.

"Sewaktu terjadinya gempa bumi tahun 2007 bibir Ngarai Sianok terban. Bahkan ada beberapa rumah warga jatuh ke dasar ngarai. BPBD tak ingin lagi adanya kejadian di tahun 2007 silam itu," kata dia.

Saat ini sosialisasi yang sudah dilakukan oleh BPBD pascagempa yang terjadi sepekan terakhir tersebut berupa pemasangan pengumuman di lokasi tertentu, berbunyi meminta warga yang tinggal di sepanjang Ngarai Sianok agar waspadai ancaman longsor.(ant/rd)

140 Lansia Yogyakarta Peroleh Bantuan Setiap Tahun

Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan kepada 140 orang lanjut usia setiap tahun, masing-masing 10 orang dari tiap kelurahan.

"Jumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang memperoleh bantuan tersebut belum mencakup semua lansia yang ada di Kota Yogyakarta karena ada keterbatasan dana," kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Cahya Wijayanta di Yogyakarta, Senin.

Setiap penduduk lansia di Yogyakarta tersebut memperoleh bantuan Rp300.000 per bulan dari APBD setempat.

Berdasarkan data dari Komisi Daerah Lansia DIY, jumlah penduduk lansia di Kota Yogyakarta mencapai sekitar 2.300 orang sehingga jumlah yang memperoleh bantuan hanya sekitar enam persen dari total lansia terlantar yang ada.

Untuk menyiasati keterbatasan dana yang disiapkan melalui APBD Kota Yogyakarta, maka penduduk lansia yang memperoleh bantuan pun digilir setiap tahun sehingga penerima pada tahun ini tidak akan menerima dana pada tahun berikutnya.

Di setiap kelurahan, sudah ada daftar tunggu penduduk lansia yang akan memperoleh dana tersebut yaitu sekitar 20-25 orang.

Selain melalui APBD Kota Yogyakarta, bantuan untuk penduduk lansia juga berasal dari APBN namun dengan jumlah penerima sekitar 10 hingga 20 orang per bulan dengan dana yang diterima Rp200.000 per bulan.

"Kami akan bekerja sama dengan pekerja sosial masyarakat, forum lansia, dan berbagai komunitas lain agar bantuan yang diberikan bisa tetap sasaran dan bermanfaat untuk lansia," katanya.

Kriteria penduduk lansia yang akan memperoleh bantuan tersebut di antaranya penduduk yang tinggal sendiri, tidak diurus oleh keluarganya, lansia yang sudah tidak lagi memiliki keluarga atau keluarga tinggal jaugh.

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki Panti Wreda Budi Dharma, namun kapasitas panti tersebut hanya mampu menampung sekitar 60 penduduk lansia.

"Masih ada juga lansia yang belum siap masuk ke panti atau tidak mau dirawat di panti," katanya yang juga terus memberikan upaya pendampingan dan pemberdayaan lansia agar bisa lebih mandiri.

Sebelumnya, Pengurus Lansia Komda DIY Purnomo mengatakan, setidaknya ada sekitar 37.000 lansia terlantar di DIY.

Jumlah lansia terlantar perempuan lebih banyak daripada lansia laki-laki,yaituperempuan sebanyak 26.436 jiwa (71,07 persen) dan lansia laki-laki sebanyak 10.763 jiwa (28,93 persen).(ant/rd)

Petugas PPK Barut Keluhkan Dana Tidak Cair

Petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) Kabupaten barito utara, Kalimantan Tengah mengeluhkan dana bantuan hibah dari pemerintah untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 5 Juni 2013 belum cair.

"Terlambatnya pencairan dari dana APBD berpengaruh terhadap kinerja mereka di lapangan seperti pemuktahiran data pemilih, verifikasi faktual calon independen maupun sosialisasi tahapan pilkada," kata Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) barito utara (Barut), Syahmiludin di Muara Teweh,Senin.

Menurut Syahmiludin, meski dana untuk kegiatan para petugas PPK dan PPS maupun pihak terkait lainnya belum keluar, namun diminta bersabar dan tetap melaksanakan tugas di lapangan dengan baik.

Semua pihak diharapkan ikut menyukseskan pesta demokrasi rakyat lima tahunan ini, sehingga tahapan yang sedang dilaksankan itu berjalan sesuai harapan.

Pemkab barito utara maupun DPRD setempat sudah sangat mendukung agar pelaksanaan pemilukada dapat berjalan dengan lancar. Dukungan tersebut baik dari segi anggaran, sarana prasarana, tenaga pendukung maupun kebijakan.

"Keterlambatan ini semata-mata karena proses administrasi yang memang harus dipersiapkan dulu sebagaimana mestinya. Komitmen Pemda sudah jelas agar dalam setiap pemanfaatan anggaran APBD harus tertib administrasi, transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien," kata Syahmiludin.

Sekretaris KPU juga mengingatakan bahwa kesuksesan pemilukada 2013 harus disertai kesuksesan KPU selaku penyelenggara dengan tidak tersandung kasus hukum utamanya menyangkut pertanggung jawaban anggaran Pilkada.

Karena itu azas kehati-hatian dan ketelitian dalam proses pencairan dan pemanfaatan serta pertanggung jawabannya menjadi perhatian utama KPU Barut.

"Pihak sekretariat KPU juga intensif memacu pencairan dana agar bisa cepat, dengan bantuan dan dukungan semua pihak semoga dalam minggu-minggu ini juga dana hibah dari APBD bisa dicairkan," katanya.(ant/rd)

Tunggakan Utang Di Stadion Utama Rp267 Miliar

Tunggakan utang Pemprov Riau di proyek stadion utama riau di Pekanbaru kini mencapai Rp267 miliar, yang mengakibatkan pihak kontraktor secara bersama-sama melarang seluruh kegiatan Pemprov Riau dan islamic solidarity games (ISG) dilaksanakan di stadion megah itu sampai seluruhnya dilunasi.

"Pemprov Riau jangan hanya memberi laporan ke Komite Olimpiade Indonesia (KOI) semua persiapan sudah aman untuk ISG, padahal hak dari kontraktor tidak dipenuhi," kata Projek Manajer Kerja Sama Operasi (KSO) stadion utama riau, Yudi Setiawan, kepada Antara di Pekanbaru, Senin.

Yudi mengatakan hal itu menanggapi aksi konsorsium yang melarang masuk rombongan Dinas Pemuda dan Olahraga Riau dan KOI yang berencana meninjau persiapan ISG di stadion utama riau pada Senin (25/2).

Yudi mengatakan, piutang yang belum dibayar Pemprov Riau selaku pemilik proyek stadion utama terhadap KSO mencapai Rp147 miliar. Rinciannya adalah Rp102 miliar untuk biaya fisik dan Rp45 miliar untuk pemeliharaan.

Kontraktor yang tergabung dalam KSO antara lain PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya dan PT Wika.

"Itu baru utang pokok, belum termasuk bunga bank," ujarnya.

Sedangkan, utang yang tertunggak hanya kepada PT Adhi Karya untuk proyek infrastruktur seperti jalan akses ke stadion dan taman mencapai Rp120 miliar. Sehingga total seluruh utang Pemprov Riau di proyek stadion utama mencapai Rp267 miliar.

"Kami minta kepastian dari Pemprov Riau kapan utang akan dilunasi, agar kita semua sama-sama enak. Kami sebagai kontraktor juga terus ditekan oleh subkontraktor yang belum kami bayar," katanya.

Menurut dia, Pemprov Riau terakhir mengangsur utang pada Oktober 2012. Setelah itu, ia mengatakan Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, Emrizal Pakis, tidak kunjung memberikan kejelasan terkait pelunasan utang yang tersisa.

Padahal, ia mengatakan kontraktor sudah sangat memberikan keleluasaan agar stadion berkapasitas lebih dari 40 ribu tempat duduk itu digunakan untuk kualifikasi Piala Asia dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII.

"Kami sudah memberikan banyak toleransi sangat besar," katanya.

Ia menyayangkan Dispora Riau hingga kini belum juga memberi kepastian, padahal pada 2012 lalu sebenarnya sudah dianggarkan dana pembayaran sebesar Rp71 miliar untuk proyek itu. Bahkan, ia mengatakan hingga kini Dispora Riau tidak menunjukkan niat baik kepada kontraktor.

"Surat segala macam dari kita sudah dikirimkan ke Pemprov Riau dan gubernur, namun kesannya sekarang semuanya mau lari dari tanggung jawab," ujarnya.

Ia menambahkan, KSO memberi batas waktu hingga Maret tahun ini apabila Pemprov Riau tidak kunjung melunasi pembayaran proyek stadion utama riau maka jalur hukum akan ditempuh.

"Kalau sampai Maret ini belum ada pembayaran, kami akan melakukan somasi," tegasnya.

Sebelumnya, Plt. Kepala Dispora Riau Emrizal Pakis mengaku menyayangkan aksi kontraktor yang melarang rombongan KOI yang ingin meninjau stadion utama. Rombongan pejabat terpaksa berjalan kaki dari gerbang masuk stadion karena jalan masuk ditutup rapat, dan mereka juga tidak diperkenankan masuk ke dalam stadion.(ant/rd)

Anggota DPRD: Kurang Sosialiasi Golput Pilgub Tinggi

Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Deden Darmansyah menuturkan golput di Pilgub Jabar 2013 (versi LSI sekitar 35 persen) menunjukkan kurang efektifnya sosialiasi yang dilakukan oleh KPU provinsi ataupun kabupaten/kota ke masyarakat.

"Menurut saya ini, ini karena kurang gencarnya sosialiasi Pilgub Jabar. Setahu saya golput di Pilgub Jabar 2008 itu hanya sekitar 28 persen," kata Deden Darmansyah ketika dihubungi melalui telepon, Senin.

Ke depannya, kata Deden, untuk mengurangi jumlah golput di pemilihan kepala daerah, anggaran untuk menyosialisasikan bukan hanya diposting untuk KPU tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

"Tapi harus dipertimbangan bahwa kucuran anggaran harus juga ada di panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa karena mereka itu adalah ujung tombak penyelengara pilgub dari sisi non teknis. PPS itu minimal bisa mensosialisasikna ke tingkat RT dan RW," kata politisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar.

Dikatakannya, sosialiasi Pilgub Jabar juga menjadi peran setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

"Berdasarkan amanat undang-undang tentang pemilu itu harus dipahami betul oleh parpol bahwa sosialisasi itu tidak hanya tugas pokoknya KPU semata tapi peserta Pilkada juga," kata dia.

Dengan melihat angka golput yang mencapai sekitar 35 persen, ia menilai pelaksanaan Pilgub Jabar 2013 tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan Pilgub Jabar 2008.

"Ya lebih baik di Pilgub Jabar 2008 kalau begini," kata dia.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari Indo Barometer angka partisipasi pemilih yang menggunakan haknya di Pilgub Jabar sebesar 62,24 persen, sementara suara calon pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 35,7 persen.

Sementara itu, berdasarkan hasil hitung cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI) tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgub Jabar adalah sekitar 65,84 persen, artinya sekitar 35 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.(ant/rd)

Telkomsel Komitmen Penuhi Kebutuhan Pelanggan


Telkomsel berkomitmen memenuhi kebutuhan pelanggan yang kini semakin banyak menginginkan eksistensi di jejaring sosial dengan tarif lebih hemat.


paket sosialita menjawab kebutuhan tersebut, kata Kepala Komunikasi Perusahaan Grup Telkomsel Adita Irawati di Palembang, Senin.


Menurut dia, paket new blackberry sosialita simpati memberi manfaat lebih banyak dan tarif yang terjangkau.


Kini pelanggan simpati yang menggunakan blackberry dapat menikmati asyiknya "chatting, social media, browsing, hingga download" lagu sepuasnya melalui aplikasi langit musik blackberry hanya dengan Rp60.000 selama 30 hari, katanya.


Ia mengatakan, pelanggan simpati yang mengaktifkan paket new blackberry sosialita juga akan mendapatkan gratis 100 menit nelpon dan 100 SMS ke sesama pengguna Telkomsel.


"Hingga saat ini jumlah pelanggan blackberry Telkomsel telah mencapai sekitar 5,7 juta," ujarnya.


Pertumbuhan ini mendorong perusahaan itu untuk terus memberikan layanan terbaik sekaligus mewujudkan visi sebagai operator selular penyedia layanan mobile "lifestyle" terbaik di Asia Pasifik.


Pada Maret mendatang perusahaan itu akan memasarkan bundling produk terbaru blackberry z10.


Smartphone ini merupakan produk unggulan yang menggunakan sistem operasi blackberry 10 dari perusahaan blackberry, katanya.(ant/rd)

DISHUB Akan Pasang Portal Batasi Tonase Truk

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Batanghari, Jambi, Hermanto mengatakan, pada tahun ini pihaknya akan memasang portal di Simpang 3 Desa Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV, untuk membatasi keluar masuknya truk bertonase tinggi di daerah itu.


"Portal itu dipasang untuk mengantisipasi agar truk yang bisa melintas dibatasi bermuatan delapan ton ke bawah," katanya ketika ditemui di Batanghari, Senin.


Dengan adanya portal tersebut, bisa mencegah terjadinya kerusakan jalan yang diakibatnya kerapnya kendaraan bertonase tinggi yang keluar masuk di wilayah Kabupaten Batanghari.


Hal itu dilakukan mengingat kondisi jalan di daerah tersebut sudah banyak yang rusak serta berlobang. Portal itu dibuat juga dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat setempat ke Pemkab Batanghari, yang mengeluhkan kerusakan jalan.


"Masyarakat minta agar di Simpang 3 Desa Durian Luncuk dipasangi portal, mereka mengeluhkan kerusakan jalan yang terus terjadi akibat lalu lalangnya truk-truk bermuatan tinggi yang melampaui daya dukung jalan," kata Hermanto.


Pembuatan portal tersebut diharapkan bisa segera direalisasikan sebab kondisi jalan yang semakin mengkhwatirkan.


"Kami akan melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Bupati mengenai rencana pendirian Portal tersebut. Portal ini kami harap dapat menjadi bagian solusi untuk mengurangi kerusakan jalan di Batanghari," tambahnya.(ant/rd)

Gubernur Jatim Rombak Jajaran Pejabat SKPD

Gubernur Jawa Timur Soekarwo merombak pejabat tingkat eselon II atau setara kepala dinas, eselon III dan IV di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sekaligus melantik pejabat di kantornya di Jalan Pahlawan, Surabaya, Senin.

"Mutasi dalam jabatan itu hal biasa dan merupakan penyegaran di lingkungan SKPD. Kami harap pejabat di tempat baru melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," kata Gubernur.

Pejabat eselon II yang mengikuti pelantikan tersebut sebanyak sembilan orang, dan pejabat eselon III sebanyak 35 orang.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 821.2/435/212/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.

Kesembilan pejabat eselon II yang dilantik itu adalah mantan Kabiro Umum Setdaprov Jatim Bobby Soemiarsono menjadi Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jatim menggantikan AA Gde Raka Wija yang memasuki masa pensiun, Riang Sudarmanto yang sebelumnya menjabat Wadir RSU Haji menjabat Kabiro Umum Setdaprov Jatim.

Mantan Bupati Ngawi dr Harsono mendapat kepercayaan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Jatim menggantikan dr Budi Rahayu yang menjabat posisi baru sebagai Direktur RSU dr Saiful Anwar Malang.

Dalam sambutannya, Soekarwo menekankan pentingnya seorang pemimpin yang memiliki dedikasi dan loyalitas dalam bekerja.

"Cerdas merupakan hal yang penting. Namun, jika tidak memiliki loyalitas, hasilnya tidak akan bagus. Seseorang yang memiliki dedikasi kuat di dalam darahnya akan mengalir jiwa kebaikan positif," ujarnya.

Ia juga mengemukakan, tes kesehatan dan psikologi bagi para pejabat beberapa waktu lalu merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan seseorang dalam jabatan tertentu.

"Tantangan ke depan sangatlah berat. Sehingga sangat dibutuhkan orang-orang yang mumpuni secara fisik, baik sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kompetensi dan semangat tinggi dalam memajukan Jatim dengan kreatifitas dan inovasinya," ujarnya.

Selain pelantikan 44 pejabat eselon II dan III, dilakukan juga pelantikan pejabat eselon IV oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Rasiyo.

Ia mengingatkan jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara diri sendiri maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

"Jika melaksanakan tugas dengan tekun, pimpinan akan secara otomatis menilai kinerjanya baik. Jangan merasa dirotasi karena pimpinan tidak menghendaki. Namun, justru didalamnya terdapat pembelajaran baik dalam mengambil berbagai ilmu," kataRasiyo.(ant/rd)

Jasa Raharja Berikan Santunan Pada Keluarga Korban

PT jasa raharja (Persero) Cabang Cianjur, Jabar, Senin, memberikan santunan pada keluarga korban tewas maupun luka-luka akibat kecelakaan truk tronton maut di Jalan Raya Cianjur-Sukabumi.

Penyerahan santunan tersebut dilaksanakan di Kantor PT jasa raharja (Persero) cabang Cianjur, Jalan IR H Juanda. Hadir dalam acara tersebut, Kapolres Cianjur, Kabag Ops Polres Cianjur, Kasat Lantas Polres Cianjur dan ahli waris korban.

Kepala Cabang PT jasa raharja (Persero) Jabar, Wahyu Purwanto mengatakan, pihaknya turut berduka cita atas terjadinya musibah kecelakaan yang menewaskan 16 orang dan 11 orang luka-luka.

Dia mengatakan, nilai santunan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ada yakni santunan bagi korban meninggal dunia Rp25 juta dan santunan koban luka-luka maksimal Rp10 juta.

"Penyerahan santunan diberikan pada keluarga korban, setelah dokumen dan administrasinya lengkap," katanya.

Sementara itu, Komarudin (45) ahli waris dari Suherman yang tewas saat kecelakaan tersebut mengungkapkan, dia berterima kasih pada jasa raharja, Polres Cianjur dan semua pihak yang telah peduli terhadap keluarga korban truk maut.

"Kami tidak tahu harus bagaimana, meskipun uang ini bukan yang kami harapkan, kami tetap berterimaksih. Uang ini akan kami jadikan modal usaha sebagai kenang-kenangan guna mengenang almarhum," ucapnya.

Seperti diberitakan , 16 orang tewas dan 12 orang lainnya luka-luka akibat truk dihantam truk bermuatan oli yang diduga rem blong di Jalan Raya Cianjur-Sukabumi, Sabtu (23/2).(ant/rd)

PT SIL Setuju Keluarkan Lahan Masyarakat

Manajer PT Sandabi Indah Lestari (SIL) Hendro Prasetyo setuju dengan permintaan warga dua desa di Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara untuk mengeluarkan lahan garapan warga dari areal hak guna usaha perusahaan itu.

"Prinsipnya kami setuju dengan pengeluaran lahan garapan warga dari HGU sehingga perusahaan dapat beroperasi dan warga juga tenang," katanya usai mengikuti rapat tentang sengketa lahan perkebunan dengan warga Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara yang difasilitasi Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Senin.

Ia mengharapkan dalam penyelesaian tuntutan warga dua desa itu, pemerintah dapat mengambil solusi yang bijak sehingga tidak merugikan perusahaan, juga tidak merugikan warga.

Sebelumnya sejumlah petani dari desa persiapan Simpang Batu dan Lembah Duri Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara, Bengkulu mendatangi Kantor DPRD Bengkulu meminta anggota legislatif memfasilitasi mereka menuntaskan sengketa lahan.

Salah seorang warga pemilik lahan Syafrullah mengatakan berdasarkan kesepakatan pertemuan dengan manajemen perusahaan bahwa lahan petani akan dikeluarkan dari arela HGU perusahaan itu.

"Tapi sampai hari ini belum ada realisasi pengeluaran lahan garapan warga dari HGU perkebunan itu," katanya.

Ia mengharapkan, dengan pertemuan yang difasilitasi DPRD Provinsi Bengkulu, perusahaan segera merealisasikan janji untuk mengeluarkan lahan garapan warga dari areal HGU.

Masyarakat kata dia meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera mengukur lahan milik masyarakat dan mengukur ulang luas HGU perusahaan itu.

"Karena HGU PT Way Sebayur yang dilelang kepada PT Sandabi Indah Lestari sudah habis masa berlakunya pada 31 Desember 2012," katanya.

Selain lahan eks-HGU PT Way Sebayur, PT SIL juga memenangkan lelang HGU PT Trimanunggal Pasifik Abadi dengan total luas 9.328 hektare.

Pemerintah melelang HGU kedua perusahaan itu karena sejak izin HGU diserahkan, perusahaan menelantarkan lahan sehingga masyarakat mulau menduduki sejak 1997.

Warga sekitar dan sedikit pendatang mulai menggarap lahan itu hingga saat ini tanaman mereka yang dominan karet dan sawit sudah produktif.

"Lalu pada 2011 perusahaan PT SIL mulai masuk dengan mengklaim mendapat HGU seluas 9.328 hektare dari bekas HGU dua perusahaan sebelumnya," katanya.

Kedatangan perusahaan baru tersebut ditentang warga, sebab sekitar 5.000 hektare areal itu sudah dikuasai masyarakat dengan kepemilikan 918 kepala keluarga.

"Sebagian menerima ganti rugi tapi sebagian besar mencapai 914 kepala keluarga tetap bertahan menggarap lahan yang disepakati akan dikeluarkan dari HGU," katanya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Lukman, mengatakan masukan dari manajemen perusahaan penting untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah dan BPN.

"Perlu tindak lanjut kesepakatan hari ini karena petani hanya menginginkan ketenangan dan kepastian hukum lahan mereka," katanya.(ant/rd)

Yogyakarta Tetap Berpegang Perjanjian Pinjam Pakai Transjogja

Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan masih akan tetap berpegang pada perjanjian pinjam pakai 20 unit bus bantuan Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah DIY untuk armada bantuan Transjogja.

"Yang pasti, kami masih berpegang pada perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah DIY yang akan berakhir pada 17 Desember tahun ini," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, dimasukkan atau tidak dimasukkannya bus bantuan Kementerian Perhubungan yang dipinjampakaikan ke Pemerintah DIY dalam perhitungan biaya operasional kendaraan (BOK) Transjogja bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Dalam perjanjian pinjam pakai, sudah disepakati bahwa bus akan menjadi kewenangan Pemerintah DIY hingga pertengahan Desember. Soal BOK, itu menjadi kewenangan DIY," katanya.

Haryadi mengatakan, akan fokus pada upaya menjelaskan status 20 unit bus bantuan itu kepada DPRD Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk mengajukan penghapusan aset bus tersebut sebelum dihibahkan ke Pemerintah DIY.

"Data-data yang diminta oleh DPRD Kota Yogyakarta usai rapat konsultasi pekan lalu pun sudah disiapkan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana mengatakan, telah mengirimkan data-data yang dibutuhkan DPRD Kota Yogyakarta sebagai penjelasan tambahan terkait status bus bantuan Kementerian Perhubungan.

"Usai rapat konsultasi dengan DPRD Kota Yogyakarta, kami segera mengirimkan data-data yang diperlukan untuk menjelaskan status 20 bus bantuan itu," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah daerah menunggu undangan dari DPRD Kota Yogyakarta untuk memberikan penjalasan lanjutan tentang bus bantuan itu.

Namun demikian, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Henry Koencoroyekti mengatakan belum menerima data-data yang dibutuhkan untuk menjelaskan status 20 bus bantuan tersebut.

Begitu pula dengan sejumlah anggota DPRD Kota Yogyakarta lainnya juga menyatakan belum menerima data tambahan tentang status 20 bus bantuan itu.

"Belum ada agenda lanjutan. Fraksi pun belum menerima data yang dibutuhkan terkait status bus," kata Anggota Fraksi Partai Golongan Karya Bagus Sumbarja.

Selain itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat Ali Fahmi juga mengatakan, belum ada agenda tentang pembahasan lanjutan tentang status bus bantuan itu.

"Nanti yang akan memutuskan adalah Badan Musyawarah, apakah akan dibahas di komisi atau panitia khusus," katanya.

Sejak pertengahan 2012, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengajukan permintaan persetujuan hibah 20 unit bus bantuan itu untuk Pemerintah DIY, namun baru dibahas secara aktif sejak pekan lalu.(ant/rd)

Dua Heli Korban Penembakan Masih Bisa Beroperasi

Dua heli TNI yang di BKO kan ke Kodam XVII Cenderawasih dan menjadi korban penembakan kelompok sipil bersenjata (KSB) di Sinak, Puncak Jaya saat ini masih bisa beroperasi.

Komandan Pangkalan TNI AU Kol (P) Dyah Yudanardi kepada ANTARA di Jayapura, Selasa menegaskan, kedua heli itu setelah dicek oleh teknisi dinyatakan laik terbang walapun ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan akibat tembakan yang diarahkan ke heli.

Kolonel Dyah Yudanardi mengatakan dari hasil pengecekan kedua mengalami kerusakan ditempat yang berbeda, misalnya heli jenis Puma kaca bagian depan (cockpit), sedangkan heli jenis MI 17 terdapat lubang dibagian belakang dekat baling baling.

"Kedua heli itu masih layak terbang, " tegas Dan Lanud Jayapura.

Kedua heli milik TNI itu ditembak KSB saat hendak mengevakuasi korban penembakan di Sinak, Kabupaten Puncak.

Heli Puma ditembak Kamis (21/2) saat hendak mengevakuasi para korban sesaat setelah terjadi penembakan, sedangkan heli MI 17 ditembak Senin (25/2) saat mengangkut pasukan. (ant/as)


MUI Lebak Desak Pemerintah Keluarkan RUU Dinasti

majelis ulama indonesia (MUI) Kabupaten Lebak Bidang Komisi Fatwa KH Baijuri mendesak pemerintah segera mengeluarkan Rancangan Undang-Undang pembatasan dinasti pada pemilihan kepala daerah karena merusak demokrasi di tanah air.

"Kita berharap pada pemilihan kepala daerah (pilkada) jangan sampai terjadi pemerintahan dinasti," kata Baijuri di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Senin.

Ia menyoroti banyak kasus-kasus kepala daerah di tanah air terjadi politik kekeluargaan atau dinasti sehingga akan melahirkan praktik kolusi dan nepotisme.

Bahkan, jabatan strategis pada satuan kerja pemerintahan kemungkinan besar keluarga, kerabat dan koleganya.

Lebih parah lagi, kata dia, politik kekeluargaan akan terjadi pembusukan dan kejahatan.

"Itu sangat berbahaya bagi demokrasi di tanah air," katanya.

Ia meminta pemerintah dan DPR segera mengeluarkan RUU pembatasan dinasti guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good govermen).

Sebab jika pemimpin yang terikat kekeluargaan dipastikan akan merusak tatanan kehidupan demokrasi yang saat ini tengah dibangun.

Politik dinasti juga melahirkan kekuasaan yang sesat dengan maraknya praktik kolusi dan nepotisme.

Selain itu juga memperkaya diri dengan dinikmati sekelompok kalangan tertentu saja.

"Pemerintah dan DPR harus segera membatasi politik kekeluargaan. Jabatan kepala daerah cukup dua periode saja dan keluarganya tidak boleh maju pada pilkada," katanya.

Ia menjelaskan sebetulnya fungsi pemerintah terdapat dua bagian yakni pertama memberdayakan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan.

Kedua, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Saya yakin jika RUU pembatasan dinasti dikeluarkan pemerintah maka melahirkan demokrasi yang baik di tanah air," katanya.

Ia mengatakan pihaknya setuju jika pilkada gubernur dan bupati serta wali kota dikembalikan seperti dulu yakni dipilih oleh anggota DPRD setempat.

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD manfaatnya cukup besar, selain bisa menekan anggaran juga tidak menimbulkan kekacauan.

"Kami berharap pemerintah bisa mengembalikan pilkada melalui DPRD saja dibanding dengan dipilih langsung," katanya.(ant/rd)

Singa TRMS Berpuasa Akibat Kenaikan Harga Daging

Singa dan macan koleksi taman rekreasi margasatwa serulingmas (TRMS) Banjarnegara, Jawa Tengah, terpaksa harus berpuasa selama satu hari dalam sepekan akibat kenaikan harga daging sapi.

"Ini kami lakukan karena keterbatasan anggaran seiring dengan kenaikan harga daging," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis TRMS Banjarnegara Yunus Rosyadi di Banjarnegara, Senin.

Ia mengatakan TRMS mendapat anggaran untuk satwa pemakan daging sebesar Rp355 juta per tahun.

Oleh karena terjadi kenaikan harga daging, kata dia, anggaran tersebut diperkirakan hanya mencukupi kebutuhan makan selama 10 bulan.

Ia mengatakan TRMS memiliki koleksi singa sebanyak delapan ekor dan macan sebanyak empat ekor.

"Padahal, masing-masing satwa membutuhkan daging 6 kilogram per hari. Ini (anggaran, red.) jelas tidak cukup dengan kenaikan harga daging yang tidak terkendali, sehingga kami melakukan efisiensi tanpa mengurangi jatah makan," katanya.

Menurut dia, langkah efisiensi yang dilakukan berupa memberikan makanan selingan termasuk memberi daging ayam, ikan, dan diajak puasa selama satu hari dalam sepekan.

"Singa dan macan ini memang ada satu hari puasa. Selain untuk penghematan, ini juga agar pencernaan mereka tetap sehat dan di alam liarnya, mereka juga tidak setiap hari makan," kata dia.

Selain menghadapi permasalahan anggaran makanan, kata dia, koleksi singa di TRMS Banjarnegara juga sudah melebihi kapasitas.

Menurut dia, kandang singa di TRMS sebenarnya hanya untuk empat ekor, namun saat ini diisi delapan ekor.

"Padahal, ada dua singa betina yang saat ini sedang hamil," katanya.

Pihaknya sudah menawarkan sebagian koleksi singa tersebut ke Kebun Binatang Gembiraloka di Yogyakarta maupun Ragunan di Jakarta.

Dalam pembicaraan dengan pengelola Kebun Binatang Ragunan, pihaknya meminta singa koleksi TRMS ditukar dengan zebra.

"Itu keinginan kami, karena di TRMS belum ada zebra," katanya.(ant/rd)

Keturunan Para Raja di Aceh Bentuk Forum

Keturunan para raja di Aceh membentuk forum komunikasi sebagai wadah memperkuat silaturahim dalam upaya melestarikan kebudayaan.

Forum terbentuk setelah para keturunan para raja menggelar pertemuan di Dinas Pariwisata Provinsi Aceh di Banda Aceh, Selasa.

Dalam forum tersebut dihadiri sembilan keturunan raja yang bernaung di bawah Kesultanan Aceh pada masa lalu.

Sembilan kerajaan tersebut yakni Kerajaan Nagan, Meureudom Daya, Linge, Aceh, Trumon, dan Kerajaan Tamiang.

"Forum ini merupakan wadah keturunan raja-raja Aceh untuk melestarikan kebudayaan. Forum ini tidak terkait dengan politik atau apa pun selain kebudayaan," kata Marzuki, keturunan raja Nagan.

Marzuki yang dikenal dengan panggilan Apon Nagan mengatakan pertemuan tersebut merupakan pertemuan lanjutan yang digelar keturunan para raja di Aceh beberapa waktu lalu.

Selain sebagai wadah, kata dia, forum juga akan mendorong digelarnya agenda-agenda budaya di tempat masing-masing. Pagelaran tersebut sebagai upaya melestarikan adat istiadat yang dimiliki kerajaan-kerajaan Aceh yang pernah berjaya di masa lalu.

Seperti, kata dia, perhelatan adat "seumuleung". Perhelatan budaya ini digelar setiap hari raya Idul Adha di Kerajaan Meureudom Daya di kawasan Lamno Aceh Jaya.

Kemudian, lanjut dia, peringatan haul Sultan Iskandar Muda. Peringatan hari wafatnya sultan yang memimpin Kesultanan Aceh sejak 1607 sampai 1636 Masehi ini diperingati setiap 27 Desember dan digelar setiap tahun.

"Ini juga sebagai upaya kami menggali dan memperkenalkan sejarah masa lalu kepada generasi sekarang. Kalau tidak dilakukan, sejarah dan kebudayaan masa lalu akan tergerus," kata Apon Nagan. (ant/as)

600 Polisi Amankan Pelantikan Bupati Bangkalan

Sebanyak 600 personel polisi akan diterjunkan untuk mengamankan pelantikan pasangan bupati terpilih di Kabupaten Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad dan Mundir Rofii yang akan digelar pada 4 Maret 2013.

Menurut Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Sampang Kompol Abd Rohim, Selasa, pengamanan pelantikan bupati terpilih itu sengaja dilakukan dengan menerjunkan personel dalam jumlah banyak untuk mengantisipasi segala kemungkinan.

"Jadi sifatnya antisipasi saja," ucapnya, menjelaskan.

Jumlah personel petugas kepolisian yang hendak diterjunkan dalam pelaksanaan pelantikan bupati terpilih di Kabupaten Bangkalan ini jauh lebih banyak dibanding pengamanan pelantikan bupati terpilih di Kabupaten Sampang yang hanya 300 personel.

Abd Rohim menjelaskan, hal itu dilakukan karena kondisi Kabupaten Bangkalan jauh berbeda di Kabupaten Sampang, apalagi akhir-akhir ada sekelompok warga yang menginginkan agar pelantikan bupati terpilih ditunda.

"Pertimbangan kami tentunya pertimbangan keamanan, sehingga jumlah personel yang akan diterjunkan berbeda, bahkan jauh lebih banyak dibandingkan pelantikan di Kabupaten Sampang," ucapnya.

Menurut Abd Rohim ke-600 personel yang akan diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan pelantikan
bupati bangkalan itu terdiri dari 200 personel petugas Brimob Polda Jatim dan 100 personel dari Sabhara Polda Jatim, sedangkan 300 personel sisanya dari jajaran Polres Bangkalan.

"Ada beberapa titik yang nantinya akan menjadi pusat pengamanan personel saat pelantikan," tuturnya.

Antara lain di gedung DPRD Bangkalan, pendopo II Pemkab Bangkalan, jalan akses Suramadu, kantor KPU dan Panwaslu Bangkalan.

Jauh hari sebelum acara pelantikan, yakni pada tanggal 28 Februari 2013, sebanyak 1 kompi pasukan Gegana Polda Jatim akan melakukan sterilisasi di lokasi pelantikan dan di pendopo pemkab Bangkalan. (ant/as)

BP Batam Tunda Penertiban Reklame Bermasalah


badan pengusahaan (BP) Batam bersama tim terpadu dari pemerintah kota, kepolisian, pengusaha masih menunda upaya pembongkaran sekitar 100 titik reklame bermasalah di Batam hingga 4 Maret 2013.


"Penertiban kami tunda. Kami masih memberi kesempatan bagi pemilik reklame untuk membongkar sendiri hingga awal Maret 2013," kata Kasubdit Pengelolaan Pemukiman BP Batam Ponco I Sebekti di Batam, Senin.


Sebelum dilakukan penertiban secara menyeluruh mulai 4 Maret nanti, Ponco berharap pengusaha membongkar sendiri reklame mereka.


"Kalau tidak juga dibongkar, baru akan kami bongkar karena sekitar 100 reklame tersebut tidak memiliki izin dan menganggu pengguna jalan," kata dia.


Ponco mengatakan bahwa penertiban dilaksanakan mulai Jalan Simpang Batu Besar menuju Simpang Nagoya Gate (Simpang Baloi), Pelabuhan Sekupang, sampai dengan Batam Centre, Simpang Nagoya Gate sampai Batuampar, Jodoh, Nagoya dan Penuin.


Selanjutnya, Simpang Nagoya Gate menuju DC Mall, Simpang Frengky sampai dengan Simpang Telkom Pelita, Simpang Lippo Nagoya sampai dengan Simpang Inrico, Simpang Indosat, sampai dengan Simpang Harmoni, Batam Centre dan Simpang Base Camp Batuaji.


"Hingga saat ini, data masuk ada sekitar 100 yang bermasalah. Namun, bisa jadi jumlahnya akan bertambah," kata Ponco.


Ponco juga mengatakan bahwa reklame yang tidak terawat dan tidak layak juga akan ditertibkan agar tidak membahayakan pengguna jalan.


Secara keseluruhan, kata Ponco, saat ini ada sekitar 1.800 titik reklame di Batam. Namun, masih banyak yang belum mengantongi izin dan secara bertahap semua akan ditertibkan.


Selain dari BP Batam, kata dia, izin pendirian reklame di Batam juga dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam.(ant/rd)

HST Programkan Pembentukan 125 Hektar Hutan Rakyat

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, memprogramkan pembentukan hutan rakyat (HR) seluas 125 hektar di lima titik kawasan hutan yang berada di luar areal hutan negara.

Kepala Bidang Budi Daya dan Konservasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat, Hendry Jayadi di Barabai, ibu kota Hulu Sungai Tengah (HST), Senin, mengatakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan.

"Kegiatan sosialisasi telah kita lakukan dan saat ini tengah memasuki tahap penyaringan serta seleksi terhadap proposal permohonan yang masuk," katanya.

Berdasarkan data Dishutbun setempat, hingga saat ini terdapat tujuh kelompok tani (poktan) yang telah mengajukan proposal permohonan.

Pembentukan HR itu sendiri merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Setiap poktan yang terdaftar, ujarnya, berhak untuk mengikuti program tersebut dan akan dilakukan penyaringan serta verifikasi terhadap setiap proposal permohonan yang masuk.

"Setiap poktan berhak mengajukan proposal permohonan untuk pembentukan HR seluas 25 hektar yang lahannya merupakan hak milik anggotannya," ujarnya.

Karena salah satu syarat mengikuti program tersebut disebutkan bahwa lahan calon HR merupakan hak milik, maka saat pengajuan proposal permohonan harus disertai dengan bukti-bukti kepemilikan lahan.

Selain itu, tambahnya, lahan calon HR yang diajukan haruslah berada di luar kawasan hutan negara.

"Penyaringan dan ferivikasi harus dilakukan secara ketat agar jangan sampai lahan calon HR yang diajukan oleh poktan nantinya ternyata berada di dalam kawasan hutan negara," tambahnya.

Pada pelaksanaannya, dalam program tersebut masyarakat akan mendapatkan bantuan bibit tanaman, terdiri dari tanaman hutan jenis mahoni dan tanaman perkebunan jenis karet.(ant/rd)

Jokowi Akan Bangun Pantai Gratis

Gubernur dki jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana membangun pantai publik di Jakarta sebagai objek wisata baru bagi masyarakat ibukota.

"Oleh karena itu, kita akan bangun pantai baru yang lebih bagus dari Ancol dan yang paling penting, ini pantai publik, untuk umum, seluruh warga, jadi tidak perlu bayar atau gratis," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.

Rencana tersebut disampaikan secara langsung oleh Jokowi terkait adanya laporan gugatan dari warga terkait tarif yang dikenakan ketika memasuki kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara.

Sayangnya, Jokowi masih merahasiakan lokasi pembangunan pantai gratis tersebut. Akan tetapi, kata dia, saat ini seluruh proses perencanaan sudah mulai berlangsung.

"Kita akan buat pantai yang lebih bagus dari Ancol. Sekarang, ini masih dalam proses perencanaan. Lokasinya belum bisa saya sebutkan, takut nanti harga lahannya langsung naik berkali-kali lipat," ujar Jokowi.

Jokowi menilai persoalan tarif masuk Ancol cukup rumit karena di satu sisi, jika digratiskan, pihak pengelola akan mengalami kerugian. Namun, lanjut dia, di sisi lain, masyarakat juga ingin menikmati kawasan wisata tersebut tanpa mengeluarkan biaya.

Jokowi tidak menyebutkan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan pantai gratis tersebut. Namun, dia menginginkan agar pembangunan proyek itu dapat diselesaikan secepatnya.

"Saya katakan, prosesnya sedang berlangsung. Selain itu, rencana pembuatan pantai gratis ini juga sudah saya sampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan warga yang meminta agar dibebaskan dari tarif masuk kawasan wisata Ancol karena dinilai bukti yang diajukan tidak dapat memenuhi materi gugatan.

Penolakan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Reklamasi Pantai belum di-Judisial Review ke Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Dari landasan tersebut, majelis hakim menilai tidak ada peraturan yang dilanggar oleh pihak Ancol selaku tergugat, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Impian Jaya Ancol serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. (ant/as)

Isak Tangis Sambut Jenazah Pratu Jojon Miharja

Isak tangis dari sanak keluarga menyambut kedatangan jenazah almarhum pratu jojon miharja, anggota TNI yang merupakan korban penembakan separatis di Papua, yang tiba di kampung halamannya Desa Opaasi, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin siang.

Almarhum adalah satu dari delapan anggota TNI yang gugur akibat penembakan separatis di Kabupaten Puncak Jaya Papua, ketika hendak menuju bandara bersama warga sipil, (21/2).

Sebelum diantar dirumah duka, tepat pukul 11.30 WITA jenazah almarhum tiba di Bandara Haluoleo Kendari, yang diterima oleh Danrem 143 Haluoleo, dan sejumlah petinggi TNI lainnya. Selanjutnya dibawa kerumah duka untuk selanjutnya di Desa Opaasi untuk dilakukan upacara pemakaman secara militer.

Begitu iring-iringan kendaraan yang membawa almarhum tiba di rumah duka, pekik tangis dari keluarga tidak tertahankan, rumah sederhana itu kemudian disesaki oleh sanak keluarga termasuk warga setempat dan unsur pemerintah juga berada ditempat itu.

Almarhum Jojon Miharja yang lahir pada 20 Mei 1982 itu, meninggalkan tiga orang anak dengan seorang istri bernama Sasmita.

Usai diserahkan kepada keluarga, jenazah kemudian di sholati, lalu melalui prosesi adat diserahkan kepada pemerintah setempat, setelah itu diserahkan kembali ke militer untuk dilakukan pemakaman secara militer.

Saat pemakaman, ketiga anak almarhum bersama istrinya menyaksikan dengan seksama prosesi itu dengan perasaan sedih mendalam. Anak pertama dan kedua adalah kembar, yakni Zulhija dan Sulhaji seumuran 3,5 tahun berada dipangkuan kakeknya atau ayah dari Sasmita, sementara anak ketiganya sekitar setahun berada dipangkuan ibunya.

Tangis keluarga kembali tak tertahankan ketika jenazah almarhum hendak diturunkan keliang lahat, bahkan dua orang anaknya ikut menangis karena melihat orang disekeliling menangis.

Komandan kodim 1417/Kendari, Letkol Djoko S Pran, yang menghadiri pemakaman itu mengatakan, almarhum saat itu hendak mengambil alat komunikasi dari pangkalan menuju bandara, dan mereka tidak dilengkapi senjata karena mereka tidak dalam keadaan tugas patroli.

"Kejadiannya sekitar 10.30 waktu setempat, di Pos Penjagaan Sinak Punjak Jaya," katanya.

Rekan almarhum semasa sekolah, Faisal, mengaku kalau dua bulan lalu masih sempat berkomunikasi melalui telepon seluler.

"Almarhum adalah teman sebangku saya semasa sekolah, sejak dia lulus masuk tentara dan ditugaskan di Papua, kami tidak pernah putus komunikasi," katanya.

Prosesi pemakaman secara militer berjalan penuh hikmad yang dilakukan dibelakang rumah kediaman keluarga almarhum sekitar 40 meter, persis disamping makam ayahanda Almarhum Jojon Miharja yang lebih dahulu menghadap yang kuasa pada 2011.(ant/rd)