Thursday 31 January 2013

Pemkot Kupang Uji Kelaikan Air Isi Ulang


Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur segera melakukan uji kelaikan air isi ulang dan jasa penjualan air tanki, untuk memastikan higienisasi air sebelum dikonsumsi warga.


"Kita mempunyai laboratorium pengujian air, karena itu kita akan manfaatkan untuk melakukan uji kelaikan air galon yang ada dan sejumlah jasa layanan air bersih di daerah ini," kata Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man di Kupang, Kamis.


Dia mengatakan, pemerintah menganggap perlu untuk menguji kelaikan air minum isi ulang dan jasa layanan karena dimungkinkan akan mengandung sejumlah bakteri yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat.


"Apalagi di musim-musim pascahujan seperti ini. Ada kemungkinan tercemar bakteri yang bisa mengganggu kesehatan," kata mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang itu.


Petugas dari Dinas Kesehatan serta dinas teknis lainnya, segera diterjunkan ke setiap tempat pengisian air isi ulang kemasan dan jasa pengisian air minum yang ada, untuk diambil sampelnya.


"Setelah sampel diperiksa di laboratorium dan diketahui mengandung bakteri, tempat penjualannya akan segera kita larang untuk beroperasi, sambil meminta untuk dilakukan perbaikan," kata dia.


Menurut dia, setiap tempat jasa penjualan, segera diberikan keabsahan kelaikan penjualan oleh Dinas Kesehatan, agar bisa lebih mudah.


Dikatakannya, izin kelaikan yang dikeluarkan pemerintah tersebut, akan terus diperbaharui dalam jangka waktu tertentu.


"Misalkan tiga hingga empat bulan, akan kita lakukan pemeriksaan rutin, agar tetap diperbaharui kelaikannya," kata Hermanus.


Pemerintah lanjut dia, juga sedang mempersiapkan peraturan daerah untuk mengatur jasa pengisian air minum itu, sehingga bisa lebih mudah diawasi.


Diakuinya, yang terjadi saat ini, proses pendirian jasa penjualan air isi ulang, melalui prosedur pendataan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, namun masih butuh penataan dan pengelolaan yang lebih akurat.


Dia menjelaskan, dalam proses persiapan terbitnya peraturan daerah itu, pemerintah segera melakukan penertiban izin tempat penjualan pengisian air minum isi ulang dan air minum tanki yang ada.


"Sat Pol PP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera kita terjunkan untuk pemeriksaan izin usaha itu. Jika ada yang beroperasi tanpa izin, kita minta untuk tidak lagi beroperasi sampai mendapatkan izin usaha dan kelaikan," kata Hermanus.(ant/rd)

Bali Ingatkan Kewaspadaan Ancaman Bencana Musim Hujan


Pemerintah Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk senantiasa mewaspadai potensi ancaman bencana di tengah kondisi curah hujan di Pulau Dewata yang masih cukup tinggi.


"musim hujan sangat terkait erat dengan ancaman longsor, banjir, angin puting beliung dan gelombang pasang air laut," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Denpasar, Kamis.


Ia menyampaikan untuk titik rawan longsor dan banjir terletak di kawasan Kabupaten Buleleng, Karangasem dan Tabanan. Sedangkan titik rawan untuk gelombang pasang membentang di lautan pantai selatan dan utara Pulau Bali.


"Kami juga sudah menyampaikan informasi berulang kali melalui media dan ke kabupaten/kota sampai kecamatan untuk terus mewaspadai terhadap ancaman bencana tersebut," ujarnya.


Dewa Indra meminta masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai untuk siap melakukan langkah pengamanan diri, dengan menginap di rumah saudara yang lebih aman ketika curah hujan makin meninggi.


"Jangan memaksakan untuk tetap tinggal di tempat, jika kondisinya sudah tidak memungkinkan karena itu akan membahayakan. Jika masyarakat waspada dan peringatan dini bagus maka akan sedikit korban yang jatuh," katanya.


Begitu pula dengan masyarakat yang tinggal di daerah lereng gunung dan perbukitan wajib waspada karena struktur tanah yang tidak kuat dengan curah hujan tinggi akan rawan longsor.


BPBD Bali sendiri, jelas dia, pada tahun ini mendapat alokasi biaya operasional untuk penanganan darurat bencana sebesar Rp20 miliar.(ant/rd)

Seniman Lombok Dukung Larangan Penyiaran Lagu Porno

H Ramiun, seorang seniman di Lombok,mendukung upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat melarang seluruh stasiun radio dan televisi menyiarkan lagu dangdut bermasalah yang liriknya porno dan merendahkan martabat kaum perempuan, "Saya selaku seniman mendukung upaya yang dilakukan KPID NTB melarang penyiaran lagu-lagu dangdut yang liriknya porno baik lagu Sasak, Lombok, maupun dangdut berbahasa Indonesia, karena lagu-lagu itu melanggar adat ketimuran termasuk norma agama," katanya di Mataram, Kamis.


Ia mengatakan, lirik sejumlah lagu dangdut terkesan hanya mementingkan keinginan pasar, sehingga cukup mengganggu sebagian masyarakat yang tidak senang mendengarkan liriknya yang mengandung unsur porno dan melecehkan kaum perempuan "Setelah saya cermati akhir-akhir ini lagu berlirik porno dan terkadang melecehkan serta merendahkan kaum perepuan semakin marak," kata Seniman Lombok yang juga Kepala Seksi Lingkungan Budaya dan Tradisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.


Ia mencontohkan, lagu berbahasa daerah Lombok berjudul "bisok botol" (mencuci botol), "Endek kembe-kembe", (tidak apa-apa) , "Bebalu melet besimbut" (janda ingin berselimut). Lirik lagu tersebut sarat dengan hal-hal yang berbau porno dan tidak mendidik.


Ia mengatakan, kalau dicermati di dalam lagu berjudul "Ndek kembe-kembe" terdapat lirik yang tidak mendidik dan sering menimbulkan pertanyaan anak-anak, terutama pada lirik yang menyatakan "Inak lek bawak, amak lek atas (Ibu di bawah bapak di atas".


Selain itu, katanya, ada juga lagu pop Sasak berjudul "Bebalu bais" (janda bau). Lirik lagu ini melecehkan martabat kaum perempuan, kendati isi lagu itu berisi guyonan.


Ramiun mengatakan, belum lagi lirik lagu dangdut berbahasa Indonesia yang secara vulgar menggunakan kata-kata dan gaya yang berbagau porno.


"Kita sering mendengar anak-anak kecil di desa-desa menirukan lirik lagu 'Ndek kembe-kembe'. Ini merusak mental generasi muda. Karena itu saya mendukung pemerintah melalui KPID untuk melarang penyiaran lagu tersebut baik di radio maupun televisi," katanya.


Ramiun meyakini tidak semua pendengar radio maupun pemirsa televisi yang senang mendengar lagu-lagu yang liriknya berbau porno, merendahkan martabat dan melecehkan kaum wanita. Bahkan sebagian masyarakat akan merasa terganggu dengan lagu yang liriknya tidak mendidik dan melanggar norma itu.


Seniman Lombok yang pernah belajar seni di padepokan seni Bagong Kusudiardjo itu mengatakan, dalam adat Sasak Lombok pantangan membicarakan hal-hal berbau porno secara vulgar, apalagi dituangkan dalam lirik lagu yang didengarkan banyak orang.


"Sebenarnya banyak tema yang bisa diangkat ke dalam lagu daerah Sasak, Lombok, terutama yang bermuatan ajaran agama, norma sopan santun dan yang berisi nasihat termasuk lirik-lirik lagu yang sifatnya mendidik. Saya yakin lagu dangdut Sasak yang bermuatan hal-hal bermanfaat itu lebih digemari masyarakat," ujarnya.(ant/rd)

Oki Hajiansyah Terima Beasiswa Sekolah Pluralisme

Aktivis yang juga penulis dan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, oki hajiansyah Wahab, terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa sekolah pluralisme Kewargaan UGM Yogyakarta.


Sekolah itu, menurut Oki, di Bandarlampung, Kamis, bertujuan membangun jembatan advokasi berbasis riset.


Kegiatan tersebut, ujar kandidat doktor yang dilahirkan di Bandung 8 Oktober 1981, diselenggarakan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-Cultural Studies/CRCS) Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.


"Tujuan sekolah itu adalah membangun jembatan antara praktisi atau aktivis dan akademisi dalam mengembangkan advokasi berbasis riset untuk pengelolaan keberagaman masyarakat," kata Oki pula.


Oki yang saat ini masih mengambil Program Doktoral Ilmu Hukum (S-3) di Universitas Diponegoro Semarang itu menambahkan, Pluralism Knowledge Programme atau sekolah pluralisme Kewargaan adalah program kolaborasi The Kosmopolis Institute of University for Humanistics, Belanda.


Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta bekerjasama dengan Hivos (Humanist Institute for Cooperative with Developing Countries)," ujar dia lagi.


Program tersebut, kata penulis buku "Terasing di Negeri Sendiri" itu, merupakan kolaborasi akademisi dan praktisi untuk memetakan dan menghasilkan pengetahuan yang akan meningkatkan pemahaman mengenai praktik pluralisme dalam konteks nasional dan lokal.


Program itu akan dijalankan selama dua minggu, 11-23 Februari, dengan kombinasi 'in class', dan juga kunjungan lapangan.(ant/rd)

DPRA Minta Eksekutif Teliti Anggaran Tidak Rasional

Badan Anggaran DPR Aceh meminta pihak eksekutif meneliti kembali anggaran yang tidak rasional dan bertentangan dengan ketentuan.


"Kami meminta Tim Anggaran Pemerintah Aceh meneliti anggaran tidak rasional dalam Rancangan APBA 2013," kata Ermiadi Abdul Rahman, anggota Badan Anggaran DPR Aceh, di Banda Aceh, Kamis.


Sebelumnya, kata dia, Pemerintah Aceh mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2013 dengan komposisi pendapatan Rp10,116 triliun, belanja Rp11,786 triliun dan defisit Rp1,668 triliun.


Defisit ini ditutupi dari pembiayaan yang terdiri atas penerimaan Rp1,673 triliun dan pengeluaran Rp4,850 miliar, sehingga pembiayaan neto menjadi Rp1,668 triliun.


Ia mengatakan, untuk menghindari terjadinya anggaran tidak rasional, maka eksekutif yang menangani perencanaan penganggaran harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


"Untuk itu, rancangan anggaran ini harus diteliti dan dicermati secara mendalam dengan mengacu pada pedoman yang berlaku serta tidak menyimpang dari standar akuntansi pemerintah," katanya.


Ia juga menegaskan, alokasi APBA 2013 yang nantinya disahkan DPR Aceh harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian masyarakat.


Menurut dia, penyusunan anggaran yang dituangkan dalam APBA harus dikelola menurut kaidah penyelenggaraan pemerintahan berbasis tata kelola yang baik.


"Karena itu, pemahaman aparatur pemerintahan terhadap pengelolaan anggaran harus ditingkatkan, sehingga belanja yang tidak relevan tidak perlu diajukan"(ant/rd)

Pemprov Sulteng Kembali Bahas Rencana Pendirian ISBI

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali melanjutkan pembahasan rencana pendirian institut seni budaya indonesia Palu di Palu, Kamis.


Pembahasan tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Sudarto dihadiri oleh tim percepatan pembangunan ISBI dan sejumlah guru besar dari Institut Seni Indonesia (ISI) Jogyakarta.


Pertemuan yang dipimpin Sudarto tersebut antara lain tim percepatan pembangunan ISBI Palu mendapat banyak masukan dari tim ISI Jogyakarta seperti syarat-syarat pembangunan ISBI, teknis pengelolaan dan kebijakan pemerintah terhadap ISBI.


Tim ISBI Jogyakarya juga berbagi pengalaman dalam mengelola ISI dan membangun jaringan di sejumlah daerah di Indonesia.


Dalam pertemuan itu terungkap bahwa sebelum ISBI dibangun pemerintah daerah perlu menyiapkan beberapa syarat teknis maupun nonteknis seperti ketersediaan lahan minimal 30 hektare dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan.


Selain itu juga dibutuhkan studi kelayakan atas rencana pendirian ISBI apakah memang memiliki didukung oleh potensi yang besar terhadap pendidikan seni budaya di daerah ini.


"Studi kelayakan itu penting untuk melihat potensi seni apa saja yang ada," kata seorang guru besar ISI Jogyakarta Prof. Dr Kasid Hadiprayitno.


Kasid adalah salah seorang yang ikut menggodok lahirnya aturan tentang pendirian ISBI di Indonesia.


Dia mengatakan syarat lain yang juga harus disiapkan antara lain tenaga pengajar profesor dan doktor di bidang seni budaya.


Idealnya satu institut terdapat tiga fakultas, satu fakultas minimal dua doktor dan satu profesor.


Kasid mengatakan di sejumlah daerah masih mengalami hambatan dalam pendirian ISBI. Di Tenggarong, Kalimantan Barat, misalnya, pemerintah daerah setempat sudah menyediakan lahan sekitar 200 hektare. Hanya saja lahan bekas eksploitasi batu bara itu sudah dibeli oleh pengusaha di Jakarta.


Selain itu akses untuk menuju lahan tersebut sulit sehingga kini membuat pembangunan ISBI di Tenggarong belum bisa selesai.


Namun di beberapa daerah seperti Makassar dan Papua sudah berdiri ISBI.


Sementara itu Prof. Dr Yudiaryani MA, juga salah seorang guru besar ISI Jogyakarta mengatakan dukungan dana dari pemerintah untuk ISBI maupun ISI setiap tahunnya mencapai Rp5 miliar. Hanya saja dana tersebut tidak bisa diserap dengan baik.


"Serapan anggarannya hanya sekitar Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar, sehingga dana itu kembali ke kas negara sekitar Rp3 miliar," katanya.


Dia mengatakan pemanfaatan dana tersebut sudah diatur peruntukkannya sedemikian rupa sehingga tidak masuk dalam biaya honor tenaga pengajar.


ISI Jogyakarta kata dia setiap tahunnya memberikan beasiswa kepada mahasiswanya sebanyak Rp30 juta per mahasiswa.


Yudiaryani mengatakan ISI Jogyakarta pada dasarnya bersedia bekerjasama dengan ISBI Palu sepanjang tidak menyulitkan kelanjutan belajar mahasiswa setelah ISBI Palu resmi beroperasi.


Derry Djanggola salah seorang tim percepatan pembangunan ISBI mengusulkan agar tim bersama pemerintah daerah sebaiknya mempercepat pembuatan studi kelayakan ISBI tersebut.


"Studi kelayakan itu perlu untuk muatan dasar bahwa sekolah ini layak didirikan," kata Derry.


Dia mengatakan untuk lahan di Kota Palu memang tersedia cukup banyak hanya saja lahan-lahan tersebut ada pemiliknya berupa hak guna bangunan yang saat ini masih dikuasai sejumlah pengusaha.


Terkait adanya wacana bahwa lapangan golf Palu yang akan dijadikan lokasi pembangunan ISBI, Derry mengatakan sebaiknya itu tidak perlu diganggu karena peruntukannya sudah jelas.


Menurut rencana tim percepatan pembangunan ISBI akan melakukan serap aspirasi dari kalangan seniman dan budayawan di Sulawesi Tengah atas rencana pendirian ISBI tersebut.


Wakil Gubernur Sudarto mengatakan dirinya akan memfasilitasi serap aspirasi tersebut untuk mengetahui seberapa besar animo masyarakat terhadap rencana pembangunan ISBI Palu itu.(ant/rd)

Pangkalpinang Minim Pusat Informasi Wisata

Wakil Wali Kota (Wawako) Pangkalpinang, Malikul Amjad menyatakan, di daerahnya hingga kini masih minim pusat informasi wisata.


"Oleh sebab itu, seharusnya pusat informasi wisata di kota kita tambah, kalau bisa di setiap sudut tempat rekreasi ada," kata Wawako Malikul saat menghadiri peresmian gedung tourism information center di kantor Disbudpora Pangkalpinang, Kamis.


Ia mengatakan, Kota Pangkalpinang kini hanya memiliki empat pusat informasi yakni di tourism information center di kantor Disbudpora, di Bandara Depati Amir, dan dua di Pantai Pasir Padi.


"Dengan banyaknya pusat informasi, maka wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pangkalpinang tidak akan kesulitan lagi jika ingin mengunjungi destinasi wisata, selain itu, saya kira itu dapat memperlama masa tinggal mereka," kata Malikul.


Semakin lama wisatawan tinggal di Pangkalpinang, kata Malikul, semakin banyak pula uang yang mereka keluarkan di kota bersejarah tersebut.


"Dengan demikian, sektor pariwisata akan lebih banyak lagi menyumbang pendapatan bagi daerah," katanya.


Malikul menyatakan, ke depan, Pangkalpinang direncanakan untuk menjadi kota pariwisata, selain menjadi kota pusat perdagangan dan jasa.


"Oleh sebab itu, saya sangat mengapresiasi inisiatif Disbudpora untuk membuka dan memberdayakan gedung pusat informasi ini karena akan membantu pengembangan wisata di daerah kita," katanya.


Gedung tourism information center yang dibangun tepat di sebelah kantor Disbudpora Pangkalpinang pada 2011 tersebut dilengkapi dengan peralatan canggih yakni seperangkat komputer berlayar sentuh.


"Komputer tersebut berisi mengenai informasi objek-objek wisata di semua jalur destinasi wisata daerah Pangkalpinang juga informasi tentang akomodasi dan segala hal yang diperlukan oleh wisatawan," kata Kepala Disbudpora Pangkalpinang, Akhmad Elvian.


Elvian menegaskan, segala informasi yang didapat di UPT pusat informasi wisata tersebut gratis dan bertujuan membantu wisatawan dalam memudahkan kunjungannya ke Pangkalpinang.


Selain itu, dalam gedung tersebut juga terdapat ruang pameran mini hasil kerajinan tradisional asli Pangkalpinang seperti tenun cual dan kerajinan kerang.(ant/rd)

Warga Sulut Dihebohkan Info Pesawat Mendarat Darurat


Warga Sulawesi Utara, Kamis, dihebohkan beredarnya informasi pesawat merpati mendarat darurat di Desa Tora Tora III, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon.


Informasi tersebut beredar melalui SMS maupun Blackberry Mesenger (BBM) yang disertai foto.


Informasi yang diterima warga sekitar pukul 11.00 WITA tersebut membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tomohon, Kapolres Tomohon, Dandim Tomohon dan Pol PP ramai-ramai menuju Desa Tora Tora III.


Warga Tora Tora III sendiri berkerumun ke luar rumah dan memperbincangkan informasi tersebut.


"Kami langsung turun ke Tora Tora ternyata ndak ditemukan pesawat mendarat darurat. Anggota sudah naik lima kilometer dari kampung ternyata juga tidak menemukan," ujar Danramil Tomohon, Kapten Ahmad Nurdin ketika ditemui di Tora Tora III.


Kendati tidak menemukan pesawat mendarat darurat namun Pol PP Tomohon dan Koramil Tomohon hingga pukul 14.00 WITA tetap siaga.


District Manager PT merpati nusantara Airlines Branch Office Manado, Ali Ridho ketika dihubungi mengatakan pesawatnya sudah parkir semua di Bandara Sam Ratulangi.


"Pesawat kami aman-aman saja, penerbangan normal mungkin pesawat lain," katanya.


Ali mengatakan dirinya juga mendengar informasi dari Angkasa Pura I kalau katanya ada pesawat yang mendarat darurat di Tomohon namun belum ada kepastian.


Menurut informasi, selain pesawat merpati pesawat berbadan kecil lainnya adalah Express Air dan Wing Air.(ant/rd)

Berita Ditayangkan Harus Berpihak Kebenaran

Dewan Pengawas lembaga penyiaran publik TVRI Ahmad Sofyan mengatakan, Televisi Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik maka berita yang ditayangkan harus berpihak kepada kebenaran.


Terlebih lagi dalam waktu dekat ini Sumsel akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, sehingga berita yang ditayangkan harus seimbang dan tidak berpihak, katanya pada acara hut tvri di Palembang, Kamis.


Oleh karena itu, pada hut tvri sekarang ini diharapkan menjadi evaluasi dalam kemajuan lembaga penyiaran publik khususnya di Sumatera Selatan.


Dengan adanya evaluasi maka pembangunan terutama TVRI akan semakin maju, kata dia.


Dirut TVRI Farhat Syukri pada kesempatan tersebut mengharapkan TVRI Sumsel Babel lebih mengutamakan berita lokal.


Memang, kata dia, sekarang ini berita lokal sudah banyak, tetapi harus dimaksimalkan lagi.


Sementara Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel H Yusri Effendi mengingatkan bahwa TVRI harus menyajikan berita yang menyejukan dan bukan meracuni masyarakat.


Hal ini karena TVRI sebagai lembaga penyiaran publik sehingga beritanya harus mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.


Selain itu, kata dia, TVRI harus menjadi lembaga pengontrol karena merupakan salah satu fungsi dalam pemberitaan.


Jadi berita yang akan disajikan harus berimbang sehingga lembaga penyiaran publik tersebut semakin dicintai masyarakat.


Memang, sekarang ini banyak kemajuan dalam pembangunan dan itu tidak terlepas dari dukungan media termasuk TVRI, katanya.(ant/rd)

Warga Pontianak Di Batam Terancam Gagal Imlek


Warga keturunan Tionghoa Pontianak Kalimantan Barat di Kota Batam terancam gagal mudik Imlek setelah batavia air yang satu-satunya melayani rute ke kota tersebut pailit.


"Kami sudah pesen tiket jauh-jauh hari. Tiba-tiba pailit. Bisa jadi kami gagal pulang kampung untuk Imlek ke Pontianak," kata seorang calon penumpang batavia air, Lili saat datang ke kantor batavia air di Bandara Hang Nadim Batam, Kamis.


Ia mengatakan, batavia air merupakan satu-satunya maskapai yang melayani penerbangan ke Pontianak.


"Kalau harus transit ke Jakarta dulu mahal. Tiket yang saya beli untuk penerbangan ke Pontianak dari Batam sekitar Rp1,1 juta. Sementara harga dari Jakarta ke Pontianak juga segitu. Belum dari Batam ke Jakarta," kata dia.


Calon penumpang lain, Ahua mengatakan sudah berupaya menghubungi pihak batavia air pada nomor yang tertera di pengumuman namun tidak terhubung.


"Kami tidak tahu lagi harus bagaimana. Tidak ada maskapai lain yang langsung terbang ke Pontianak. Kalau harus beli tiket ke maskapai lain, rugi dua kali kami," kata dia.


Pengelola Greatseason Travel, Rusli Tan mengatakan sudah mendeposit Rp18 juta pada pihak Batavia.


"Nomor manajemen Batavia dari Rabu sore sudah tidak aktif. Tidak ada kejelasan hingga saat ini. Semua kantor perwakilan di Batam juga tutup, padahal sudah ada 50 calon penumpang tujuan Pontianak untuk minggu ini membeli dari tempat kami," katanya.


Ia mengatakan, hingga kini belum bisa mengambil keputusan untuk 50 calon penumpang yang membeli tiket dari perusahaanya.


"Kami masih menunggu keputusan dari manajemen batavia air," kata Rusli.


Selain melayani penerbangan tiga kali dalam seminggu ke Pontianak, batavia air juga melayani penerbangan setiap hari dari Batam ke Medan, Yogyakarta, Lampung, Surabaya, Jakarta, Palembang.


Hingga saat ini, puluan calon penumpang batavia air masih berdatangan di kantor perwakilan Hang Nadim Batam menanyakan tiket yang sudah mereka beli.(ant/rd)

Partnership Terjunkan 100 Peneliti Tatakelola Pemerintahan

Lembaga Partnership for Governance Reform yang disingkat Partnership, menerjunkan 100 orang peneliti untuk mengkajia dan mengambil data terkait tatakelola pemerintahan di seluruh provinsi di Indonesia.


Hasil kajian dan data yang diperoleh para peneliti tersebut, akan digunakan untuk mengukur Indeks Tatakelola Pemerintahan yang disebut Indonesia Governance Index (IGI).


Koordinator Regional IGI, Muhammad Chozin Kamis mengatakan pengukuran dilakukan terhadap empat sektor tata kepemerintahan, yaitu pemerintah yakni legislatif dan gubernur, birokrasi, masyarakat sipil dan dunia usaha.


Kekuatan keempat sektor tersebut, diukur menggunakan enam parameter good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, efisiensi, dan efektifitas.


"Hasilnya, akan ada skor untuk masing-masing sektor yang kemudian akan dituangkan dalam IGI dan setiap provinsi akan diberi rangking," ujarnya saat Workshop Tatakelola Pemerintahan Provinsi di Gorontalo, Kamis.


Ia menjelaskan, IGI merupakan perangkat untuk melakukan evaluasi dan advokasi terhadap penyelenggaraan tatakelola pemerintahan daerah, yang berbasiskan data.


"Penilaian yang kami lakukan berbeda dengan penilaian pada umumnya, karena menggunakan data-data obyektif yang terpercaya, terukur dan memiliki standar yang sama secara nasional," ungkapnya.


Selain itu, IGI merupakan sumber data yang bisa dijadikan sebagai referensi bagi para pengambil kebijakan dari pihak pemerintah, akademisi, aktivis dan dunia usaha untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.


Pemeringkatan tatakelola pemerintahan provinsi ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Partnership pada tahun 2008/2009, dengan hasil indeks provinsi terbaik,diantaranya adalah DKI Jakarta dengan skor 6,5, Jawa Timur skor 6,0, dan Sumatera Barat skor 5,9.


Sementara beberapa provinsi yang skor indeksnya terburuk, diantaranya adalah Sumatera Utara skor 3,55, Kalimantan Barat skor 5,9, dan Maluku Utara skor 4,29.


Daftar rangking tersebut bisa berubah pada tahun 2012/2013, sesuai dengan hasil kajian (ant/rd)

Pedagang Diimbau Tidak Mainkan Harga Gas


Wakil Wali Kota (Wawako) Pangkalpinang, Malikul Amjad, mengimbau agar oknum pedagang tidak memainkan harga gas LPG.


"Saya mengimbau pada para pedagang agar tidak ada yang memainkan harga dengan menimbun atau menaikkan harga LPG," kata Malikul di Pangkalpinang, Kamis.


Malikul menyatakan keprihatinannya atas melonjaknya harga gas LPG ukuran tabung 12 kilogram yang mencapai hingga Rp200 ribu di pengecer akhir-akhir ini.


"Kenaikan tersebut sudah di luar batas kewajaran, masa harga LPG di kita jauh lebih mahal dari daerah timur sana yang aksesnya lebih sulit," kata Malikul.


Beberapa hari terakhir, masyarakat di Pangkalpinang tidak hanya mengeluhkan mahalnya harga gas LPG tapi juga kelangkaan gas.


Lebih lanjut, Wakil Wali Kota berharap agar dinas terkait segera turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut.


"Dinas terkait harus segera turun ke lapangan untuk mengatasi masalah ini, cari tahu apa penyebabnya, kenapa bisa langka dan harganya naik," kata dia.


Sebelumnya, surat kabar lokal menyebutkan adanya permainan harga yang dilakukan oleh pihak pengecer gas LPG.


Saat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi melakukan sidak pada Rabu (30/1), diduga ada permainan harga di kalangan pengecer karena pihak penyuplai mendistribusikan gas LPG dengan harga normal antara Rp100 ribu hingga Rp120 ribu.


Meski demikian Disperindag meyakinkan, mulai pekan depan harga gas LPG di Babel akan kembali normal mengingat semakin dekatnya perayaan Hari Raya Imlek.


Mengenai kekososngan suplai LPG, disebutkan karena faktor cuaca yang mempengaruhi distribusi tabung gas LPG dari luar Pulau Bangka Belitung.


Disperindag Provinsi Babel memastikan suplai kembali normal yakni sebulan dua kali atau sekitar 2000 tabung gas LPG untuk pelanggan di sekitar Kota Pangkalpinang.(ant/rd)

Umat Bangun Patung Buddha Tertinggi Di Indonesia

Umat Buddha membangun patung Buddha setinggi 25 meter yang berlokasi di areal vihara empu astapaka, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali.


"Tinggi patung Buddha 25 meter. Saat ini menjadi patung Buddha tertinggi di Indonesia," kata Ketua Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi) Bali Sudiarta Indrajaya di Denpasar, Kamis.


Ia mengatakan, patung yang dibangun selama satu tahun tersebut menghabiskan biaya Rp1 miliar lebih. Menurut rencana patung itu diresmikan pada 6 Juni 2013.


"Patung tersebut akan menjadi ikon baru bagi Pulau Dewata. Karena desain patung tersebut berciri khas Indonesia," katanya.


Menurut Sudiarta, patung Buddha tersebut akan menjadi ikon baru bagi wisatawan yang baru tiba di Bali khususnya yang melewati Gilimanuk. Mereka akan melihat kemegahan patung tersebut begitu memasuki kawasan Pelabuhan Gilimanuk," ucapnya.


"Patung Budha ini akan menjadi ikon baru, yakni Bali sebagai Pulau Dharma. Jadi wisatawan yang baru masuk Bali lewat Gilimanuk akan melihat patung Budha ini," ujar Sudiarta.


Sudiarta lebih lanjut mengatakan patung Buddha itu tidak hanya tempat ibadah, tetapi bisa juga menjadi tempat singgah bagi warga mau pun wisatawan yang kebetulan melintas di kawasan Gilimanuk.


"Kami berharap nantinya akan menjadi daya tarik baru bagi masyarakat dan wisatawan di kawasan Gilimanuk," katanya.(ant/rd)

Lima Kecamatan Kotawaringin Timur Rawan Banjir

Sedikitnya lima kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, rawan terjadi bencana banjir karena daerah itu berada di dataran rendah dan di pinggiran sungai.


"Kelima kecamatan yang rawan terjadi banjir tersebut, yakni Mentaya Hilir Selatan, Mentawa Baru Ketapang, Baamang, Mentaya Hulu dan Kecamatan Tualan Hulu," kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBPD) Kabupaten Kotim Sanggol Lumban Gaol di Sampit, Kamis.


Masyarakat yang tinggal di daerah lima kecamatan tersebut diimbau berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan serta selalu bersiaga akan datangnya bencana banjir.


Secara umum, status Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini telah ditetapkan siaga banjir, hal itu menyusul adanya informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Haji Asan Sampit, curah hujan akan terus terjadi hingga akhir Februari 2013 nanti dalam intensitas sedang dan tinggi.


Curah hujan yang sedang dan tinggi tersebut dapat menimbulkan banjir untuk itu masyarakat diimbau selalu waspada.


Sebagai langkah antisipasi awal, pihak BPBPD telah mengirim surat pemberitahuan kepada camat yang selanjutnya menyampaikan kepada seluruh lurah dan kepala desa di daerah tersebut, hal itu dilakukan agar mereka dapat lebih waspada.


Selain memberikan imbauan, BPBD Kabupaten Kotim juga masih melakukan pendataan dan pemetaan wilayah rawan banjir, sebab selain lima wilayah kecamatan diperkirakan masih ada daerah lain yang juga rawan terjadi bencana banjir.


Menurut Sanggol, dengan dilakukan pemetaan wilayah rawan banjir diharapkan nantinya dapat mempermudah penanganan jika terjadi bencana.


"BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum dapat berbuat banyak, karena baru terbentuk sehingga masih kekurangan personel, untuk itu, kepada camat, lurah dan kepala desa diminta proaktif membantu BPBD," katanya.


Meski baru terbentuk dan kurang personel, BPBD akan berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.


Sekadar diketahui, sejumlah daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya yang berada di sepanjang pinggiran Sungai Mentaya, merupakan kawasan rawan banjir. Tidak hanya itu, pusat Kota Sampit yang menjadi ibu kota kabupaten juga sering direndam banjir saat hujan deras akibat kurang maksimalnya fungsi drainase.(ant/rd)

Pemkab Jembrana Sosialiasi Program Lewat SMS

Pemkab Jembrana, Bali menggunakan jasa layanan pesan singkat (SMS) melalui telepon seluler untuk mempercepat sosialisasi berbagai program pembangunan dan kebijakan kepada masyarakat luas.


"Saya minta setiap kepala dusun untuk mendata nomor handphone warganya, minimal satu KK ada satu nomer," kata Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan saat sosialisasi program tersebut kepada kepala dusun di Kecamatan Mendoyo, Kamis.


Kembang mengatakan, selain untuk sosialisasi program pemkab, sistem SMS ini juga bisa untuk menangkal berbagai provokasi dan isu yang menyesatkan masyarakat.


"Di era digital ini, informasi dengan cepat sampai ke masyarakat baik yang positif maupun negatif. Karena itu pemerintah juga harus mengimbangi dengan memberikan informasi penyeimbang," ujarnya.


Kembang juga berharap, lewat SMS ini bisa terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, karena pihaknya juga membutuhkan informasi maupun masukan dari warga.(ant/rd)

2.043 Tenaga Honor Di Abdya Dikosongkan

Sebanyak 2.043 tenaga honor dan kontrak di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh segera dikosongkan atau dinolkan sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.


Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Abdya Cut Hasnah Nur saat dihubungi dari Banda Aceh Kamis menjelaskan, setelah dikosongkan akan dilakukan rekruitmen ulang dengan cara mengikuti tes.


"Pada bulan Maret mendatang kita akan melakukan tes untuk tenaga honor kontrak di Abdya, untuk sementara kita nolkan termasuk pegawai bakti," ungkapnya.


Dikatakannya, saat ini pihaknya akan segera melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan bupati terkait masalah seleksi ulang tenaga honor dan bakti.


"Saya belum bisa mengambil kebijakan karena masih menunggu persetujuan bupati, melalui sekda sudah kita koordinasi dan direncanakan bulan Februari mendatang akan dilakukan sosialisasi cara melakukan rekruitmen tenaga honor dan bakti," katanya.


Sementara itu, Kabupaten Abdya masih kekurangan guru pegawai negeri sipil (PNS) di daerah itu sebanyak 355 orang.


Menurut Hasnah kekurangan guru PNS sebanyak itu diperincikan untuk guru SD kekurangan 28 orang ditutup oleh guru kontrak tinggal 8 orang, guru SMP kekurangan 208 orang ditutup kontrak tinggal 174 dan SMA sebanyak 100 orang.


"Saat ini kita kekurangan guru PNS yang paling banyak dari mata pelajaran penjaskes untuk SD dan untuk SMP kekurangan guru bidang studi bahasa Indonesia, geografi, fisika, sejarah, konseling dan TIK, sementara guru SMA kekurangan bidang studi sosiologi, TIK, bahasa Arab, konseling dan SEI," jelasnya.


Dikatakannya, surat edaran untuk melakukan tes penerimaan bagi CPNS jalur umum sudah diterima.


"Kita sudah menerima surat pemberitahuan untuk melakukan tes CPNS jalur umum namun untuk sementara masih menunggu pemberitahuan selanjutnya berapa jumlah yang keluar untuk Abdya, meskipun sudah diusulkan jumlah kekurangan tenaga PNS di Abdya," kata Cut Hasnah.(ant/rd)

DPRD Gelar Paripurna Bahas Pemberhentian Aceng


DPRD Kabupaten Garut akan menggelar sidang paripurna membahas putusan Mahkamah Agung (MA) tentang pemberhentian bupati garut Aceng HM Fikri di gedung DPRD setempat, Jumat (1/2).


"Dalam sidang paripurna itu akan dibacakan putusan Mahkamah Agung dan keputusan DPRD Kabupaten Garut mengenai pemakzulan Aceng," kata Sekretaris DPRD Kabupaten Garut Farida Susilawati kepada wartawan, Kamis.


Rencananya rapat paripurna akan dimulai sekitar pukul 08.30 WIB menghadirkan seluruh anggota DPRD Garut dan telah mengundang Aceng HM Fikri untuk menghadiri sidang itu.


Rapat paripurna dibuka untuk umum. Pihak DPRD telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan selama berlangsungnya sidang.


Hasil sidang akhir mekanisme pemberhentian jabatan bupati garut itu, selanjutnya diserahkan kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri.


"Hasil putusan paripurna nanti diserahkan kepada Presiden melalui Kemendagri," katanya.


Sementara itu, Aceng direkomendasikan DPRD Garut telah melakukan pelanggaran UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.


MA menerima keputusan DPRD Kabupaten Garut no.30 tahun 2012 pada 21 Desember 2012 tentang pendapat DPRD Kabupaten Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Aceng.


MA kemudian mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Garut yang merekomendasikan pemberhentian bupati garut Aceng HM Fikri dari jabatannya.(ant/rd)

Wali Kota Dapati Kantor Kelurahan Sepi Petugas

wali kota Bekasi, Rahmat Effendi, masih mendapati kinerja bawahan yang tidak disiplin dalam kegiatan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor pelayanan publik, Kamis.


"Dari hasil inspeksi, saya masih menemukan aparat yang memperlihatkan kinerja tak maksimal," ujarnya di Bekasi.


Kondisi itu didapatinya saat mendatangi Kantor Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Selatan, dimana pelaksana tugas sekretaris lurah dan sejumlah kepala seksi belum hadir padahal sudah memasuki jam kerja.


"Bagaimana bisa memberikan pelayanan optimal jika personelnya tidak lengkap," katanya.


Kondisi serupa juga ditemui Rahmat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jalan Lapangan Tengah, Bekasi Timur.


"Dari puluhan pengawas sekolah yang terdaftar, hanya beberapa saja yang hadir. Jika memang tidak hadir karena ada tugas di lapangan, semestinya administrasi penugasannya dibuat supaya semuanya tertib. Tanpa administrasi yang tertib, instansi ini seolah-olah bergerak tanpa arah," katanya.


Sementara itu, kondisi sebaliknya nampak pada Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum, yang bersebelahan dengan gedung disdik.


"Bagus, personel aparat sudah hadir lengkap," katanya.


Rahmat mengatakan bahwa inspeksi seperti ini akan rutin dilakukannya sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin dan etos kerja aparat.


"Harapan masyarakat akan kinerja aparat yang disiplin dan profesional sangat tinggi. Supaya harapan masyarakat itu terpenuhi, evaluasi rutin harus dilakukan melalui inspeksi-inspeksi langsung se(ant/rd)

Pintu Air Katulampa Sempat Siaga II

ketinggian air di pintu Air Bendung Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, sempat sampai level 160 centimeter atau siaga II banjir akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah Puncak, Kamis.


"Ketinggian sempat siaga II pada pukul 17.00 WIB air setinggi 160 centimeter," kata Kepala Pelaksana Harian Bendung Katulampa Andi Sudirman.


Andi mengatakan, hujan turun di wilayah Puncak merata dengan intensitas lebat mulai dari pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB. Tingginya intensitas hujan yang berlangsung selama tiga jam lebih menyebabkan ketinggian air di Bendung Katulampa meningkat.


Hingga pukul 21.30 WIB, ketinggian air berangsur surut namun masih berstatus siaga III banjir yakni setinggi 90 centimeter.


"Air sudah surut jadi siaga III, sekarang bertahan di 90 centimeter," ujar Andi.


Menurut Andi, kemungkinan ketinggian air akan surut bila hujan di kawasan Puncak berhenti. Namun, situasi saat ini di kawasan Puncak masih diselimuti mendung.(ant/rd)

RSUD Karawang Layani 62 Penderita Talasemia

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melayani 62 orang penderita talasemia yang sekitar 50 persen di antaranya dari keluarga tidak mampu, kata Ketua Staf Medis Fungsional rsud karawang dr Didi Sukandi.


"Sebanyak 62 orang penderita talasemia itu hanya yang tercatat atau yang dilayani di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Karawang. Kemungkinan jumlah penderitanya masih banyak lagi di lapangan," kata Didi, di Karawang, Kamis.


Dikatakannya, talasemia merupakan penyakit kelainan darah yang diturunkan dari orang tua, tidak menular, dan dapat dicegah dengan konsultasi/pemeriksaan darah pra nikah.


Menurut dia, setiap penderita talasemia membutuhkan pengobatan dan transfusi darah seumur hidup. Karena itu, perlu obat-obatan dan pelayanan secara gratis bagi para penderita talasemia, khususnya bagi para penderita yang berasal dari keluarga tidak mampu.


Sementara itu, Bupati Karawang Ade Swara mengajak seluruh pihak untuk aktif bekerja sama dalam mengurangi jumlah penderita talasemia di Karawang.


Sebab, kata dia, pemerintah daerah dan rsud karawang tidak dapat berjalan sendiri dalam mengurangi jumlah penderita Thalasemia.


Terkait dengan baru diresmikannya Poliklinik Talasemia di rsud karawang, bupati berharap keberadaan Poliklinik tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk diantaranya menyajikan pelayanan yang baik bagi para penderita talasemia.(ant/rd)

Bupati Mukomuko Bagikan Mesin Perontok Padi

Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Ichwan Yunus membagikan sebanyak 20 mesin perontok padi kepada 20 kelompok tani yang tersebar di daerah itu.


Bupati Mukomuko Ichwan Yunus melalui Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko, Toyeb, di Mukomuko, Kamis, mengatakan, sebanyak 20 mesin perontok padi yang dibagikan kepada kelompok tani itu merupakan kegiatan instansi itu pada tahun 2012.


Namun, kata dia, berbagai kendala pada tahun 2012 sehingga pembagiannya baru dapat dilaksanakan tahun ini.


"Saat itu kegiatan penggadaannya baru selesai akhir tahun ditambah lagi kepala daerah sedang banyak kegiatan, sehingga baru dapat diserahkan sekarang," katanya.


Namun, kata dia, keterlambatan pembagian mesin perontok padi itu tidak mempengaruhi tujuan dari pemerintah setempat untuk membantu kelompok tani.


Ia menerangkan, sebanyak 20 kelompok tani yang memperoleh bantuan mesin perontok padi itu merupakan kelompok tani yang sebelumnya melakukan aktivitas pertanian dengan cara manual.


"Bantuan itu merupakan kebutuhan riil kelompok tani setempat karena mereka mengunakan mesin manual, selain itu bantuan itu diberikan kepada kelompok tani yang mengusulkan," tambahnya.


Ia menjelaskan, dari usulan awal jumlah kelompok tani yang minta mesin perontok padi itu lebih dari 20 kelompok tani, namun setelah dilakukan verifikasi sehingga yang prioritas dan paling membutuhkan sebanyak 20 kelompok tani tersebut.


"Semuanya butuh tetapi yang 20 kelompok tani itu sangat membutuhkan, tetapi bertahap kelompok yang belum dapat diupayakan tahun berikutnya," katanya.


Karena lanjutnya, tidak hanya kepada pemerintah setempat saja kelompok tani mengusulkan mesin perontok padi tetapi mereka juga bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat," katanya menerangkan.(ant/rd)

Mentawai Alokasikan Tujuh Ton BBM Untuk Patroli

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar mengalokasikan tujuh ton bahan bakar minyak (BBM) pada 2013 untuk melakukan patroli serta pengawasan untuk menekan aktivitas penangkapan ikan dengan bahan peledak yang sering terjadi di kawasan laut daerah tersebut.


"Untuk tahun ini Pemkab Mentawai telah mengalokasikan tujuh ton BBM untuk melakukan patroli serta pengawasan terhada pengeboman ikan yang sering terjadi di wilayah Mentawai ini," kata Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Mentawai Randi Irawan di Tua Pejat, Kamis.


Ia menyebutkan, pihaknya akan terus melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk mengatasi persoalan tersebut sehingga sumberdaya alam yang dimiliki tidak terus menerus dirusak pihak yang tidak bertanggung jawab.


"Kami merasakan saat ini masih ada kelemahan dan kekurangan serta keterbatasan sarana untuk melakukan pengawasan terhadap potensi laut di daerah ini sehingga masih saja ada kecolongan," kata dia.


Selain itu, kata dia, saat ini dengan alokasi serta keterbatasan fasilitas yang tersedia di DKP pihaknya hanya bisa mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk menekan praktik kejahatan terhadap lingkungan.


"Dengan anggaran yang tersedia saat ini DKP hanya dapat melakukan tujuh kali patroli pengawasan dalam setahun, sehingga pelaku pengeboman dapat leluasa masuk ke daerah ini," tutur dia.


Dia berharap kedepan semua pihak akan dapat meningkatkan perhatiannya dalam bentuk bantuan, baik personel maupun fasilitas sehingga pengawasan potensi kelautan di daerah ini dapat terjaga kelestariannya.


"Selama ini kami sudah meminta bantuan dan partisipasi masyarakat termasuk juga pelaku usaha resor yang beroperasi di daerah Mentawai agar dapat memberikan informasi kepada pihak yang berwenang apa bila melihat ada kejahatan yang terjadi dilaut," ujar dia.(ant/rd)

Imlek Bakal Dimeriahkan "Opera Van Kampoeng Pondok"

Warga etnis tionghoa di Kota Padang akan memeriahkan penyambutan Imlek atau Tahun Baru Cina 2564 yang bertepatan dengan tahun 2013 dengan menggelar "opera van kampoeng pondok" dan sederetan kegiatan lainnya.


"Berbagai kegiatan, termasuk overa ini akan kita gelar antara tanggal 10-24 Februari," kata seorang panitia acara Imlek, Chandra Penata Long di Padang, Kamis.


Imlek pada tanggal 10 Februari 2013, sementara Cap Go Me pada 24 Februari 2013.


Pria yang juga Sekretaris Eksternal Himpunan Bersatu Teguh (HBT) Padang ini merinci, "opera van kampoeng pondok" akan diadakan 14-21 Februari. "opera van kampoeng pondok" edisi spesial 23 Februari dan "opera van kampoeng pondok" final show (edisi terakhir) akan digelar 24 Februari.


"Opera ini rutin kita adakan pada setiap perayaan Imlek, namun dengan judul berbeda. Tahun 2012 lalu kami mengambil judul 'Opera Sun Go Kong'," katanya.


Selain opera, juga akan diadakan festival tari daerah khusus Minangkabau. Festival ini akan melibatkan murid dari seluruh Sekolah Dasar (SD) se-Kota Padang. Bahkan panitia kata dia, juga akan menggelar lomba kebaya modern yang akan diikuti remaja dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).


"Jadi, meski merayakan Imlek dengan acara khas kebudayaan Tionghoa, seperti Barongsai HBT Padang dan penampilan dari tim Naga HBT Padang, kita juga tidak meninggalkan penampilan kebudayaan Minangkabau sebagai kebudayaan daerah," ujarnya.


Sementara Koordinator Stand Promosi acara tahun baru Imlek, Nanang Kasasih mengatakan panitia juga menggelar bazaar. Saat ini kata dia, telah disiapkan 60 stand untuk disewakan kepada peserta dari perusahaan-perusahaan dan toko-toko yang ada di Kota Padang.


"Harga sewa stand bervariasi, mulai dari Rp1,5 juta sampai dengan Rp10 juta. Beberapa telah di-'booking' (dipesan) beberapa bank dan toko-toko, bahkan juga oleh pihak Rumah Sakit Mahkota Malaysia," katanya.(ant/rd)

Batavia Menunggak Rp255 Juta Pada Hang Nadim


Maskapai penerbangan batavia air menunggak pembayaran di Bandara Internasional hang nadim Batam sebesar Rp255 juta pasecadinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 30 Januari 2013.


"Utang tersebut berasal dari tagihan pelayanan jasa pendaftaran, penempatan dan penyimpanan perawat udara (PJP4U) dan pelayanan jasa penumpang pesawat udara yang belum dibayar," kata Kepala Bagian Keuangan dan Umum Bandara Internasional hang nadim Batam, Suwarso di Batam, Kamis.


Suwarso mengatakan, angka tersebut baru dihitung sampai akhir Desember 2012. Belum termasuk Januari 2013.


"Jika ditambah dengan bulan Januari 2013, maka dipastikan tunggakannya lebih besar," kata dia.


Ia mengatakan, pihak hang nadim telah mengirimkan surat kepada manajemen batavia air sejak satu minggu yang lalu namun hingga saat ini masih belum ada jawaban.


"Surat pertama sudah kami layangkan, namun belum ditanggapi. Kami masih akan menunggu komitmen Batavia sebelum melayangkan surat kedua," kata dia.


Selain melayangkan surat, kata dia, pihak bandara juga sudah menghubungi manajemen batavia air namun tidak ada jawaban.


"Nomornya masih bisa dihubungi, namun tidak pernah ada yang mengangkat," kata Suwarso.


Suwarso mengatakan, potential loss airport tax dalam satu hari dengan tidak beropersinya Batavia bisa mencapai sekitar Rp14,5 juta.


Pada Kamis, kantor perwakilan batavia air di Bandara Internasional hang nadim Batam dipadati ratusan calon penumpang yang ingin meminta kembali uang tiket yang telah dibayarkan pascakeputusan tidak lagi beroperasi.(ant/rd)

Dharmasraya Gelar Musrembang Bidang Pertanian

Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan bidang pertanian untuk mendorong ketahanan pangan di daerah tersebut.


Bupati Dahrmasraya Adi Gunawan di Pulau Punjung, Rabu (31/1) mengatakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mewujudkan ketahanan pangan, kahususnya produksi beras.


"Memang kita berkonsentrasi pada produksi beras, namun tidak melupakan sektor pertanian lainnya seperti kakau, palawija dan jagung," katanya.


Bupati menyebutkan, saat ini Dharmasraya surplus produksi beras sebesar 27 persen, namun ini belum maksimal dan masih harus ditingkatkan dengan cara membenahi sisi kelemahan yang masih ada.


"Problemnya saat ini masih ada lahan yang diterlantarkan atau alih fungsi lahan dari persawahan menjadi kebun dan pemukiman," ujarnya.


Menurut dia, alih funsi lahan sawah menjadi perkebunan akan dapat memicu kelangkaan pangan, serta menyebabkan jatuhnya perekonoman masyarakat.


Problem alih fungsi lahan kata dia tanggung jawab bersama pemerintah kabupaten sampai ke nagari (desa adat).


"Kami berharap kepada walivnagari agar berperperan aktif mengatasi masalah alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan atau pemukiman, dan apa bila diperlukan silakan disusun peraturan nagari (Perna)," kata bupati.


Sementara Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat Ir Besli mengatakan pihaknya memberi apresiasi yang tinggi atas prestasi Kabupaten Dharmasraya yang berhasil surplus beras sebesar 27persen.


Menurut Besri, Sumbar merupakan 12 provinsi di Indonesi yang diberikan tanggung jawab menjaga ketahanan pangan.


"Hal itu terbukti dari banyaknya dana yang dikucurkan pemerinta pusat ke Sumbar, salah satunya adalah mega proyek irigasi Sungai Batanghari di Dharmasraya," katanya.


Dia menambahkan, Dharmasraya mengalami peningkatan produksi beras yang cukup fantastis, dan tentu ini akan berdampak baik bagi ekonomi di Sumbar.


Sedangkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Abdal Jaya Putra Tamsil, memgatakan, surplus beras di daerah itu dicapai dengan penanaman padi pada lahan sawah seluas 7.200 hektare dari 9.200 hektare keseluruhan yang ada.


"Memang kita mengalami surplus, namun kita tahu sekitar seluas 2.000 hektare sawah belum digarap dan ditanami oleh petani," ujarnya.


Dia menambahkan, tidak digarapnya sekitar 2.000 hektare lahan sawah sangat disesalkan, karena dalam satu hektare sawah dapat menghasilkan gabah sekitar 443 kilogram lebih.(ant/rd)

Seorang Santri TPA Blitar Tewas Tertimpa Tembok

Seorang dari tiga santri sebuah taman pendidikan Al Quran di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tewas akibat tertimpa tembok saat belajar di sebuah rumah warga yang dijadikan tempat mengaji.


Bagian Hubungan Masyarakat Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar, Rita, Kamis, mengemukakan ada seorang korban yang dirawat intensif di rumah sakit akibat luka tertimpa tembok yakni Moh Ganim (6) asal Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.


"Ia dibawa ke rumah sakit dan langsung dimasukkan ke dalam ruang ICU, karena kondisinya yang kritis," kata Rita.


Ia menyebut, pasien mengalami luka yang cukup serius di bagian kepalanya. Ia mendapatkan perawatan intensif dari dokter yang menanganinya.


Pihaknya menyebut, kondisi pasien setelah dibawa ke rumah sakit pada Rabu (30/1) malam sudah berangsur membaik dan sudah melewati masa kritis, bahkan ia sudah dipindah ke ruang perawatan di Ruang Bugenvil.


"Kondisi pasien relatif stabil saat ini. Namun, masih mendapatkan observasi yang ketat dari dokter," jelasnya.


Musibah tembok ambruk itu menimpa tiga anak, yaitu Moh Ganim (6), Dafa (5), dan Bagus (7) pada Rabu (30/1).


Mereka mengaji kitab suci Al Quran di rumah Sajudi (58) yang rumahnya satu desa dengan rumah Ganim, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.


Saat itu, ketiga bocah itu menunggu di dalam ruangan. Secara tiba-tiba, tembok yang terbuat dari batako setinggi dua meter itu roboh dan menimpa ketiganya.


Dafa diketahui langsung meninggal di lokasi kejadian, sementara Ganim dan temannya Bagus mengalami luka-luka.


Bibi Ganim, Idayati mengatakan keluarga sangat khawatir, karena setelah kejadian tubuhnya tertimpa tembok batako itu ternyata kondisinya turun.


"Keluarga membawanya ke rumah sakit, kami khawatir akan lukanya dan berharap ia sembuh," kata Idayati.


Keluarga mengaku sudah lega saat ini, karena Ganim sudah keluar dari ruang ICU dan sudah dipindah di ruang perawatan umum.


Sementara itu, suasana duka masih menyelimuti keluarga Dafa. Orangtuanya, yaitu Iwan Suryanto (30) dan ibunya Ahlul Aini (30) masih bersedih. Mereka kehilangan anak pertama mereka.


Ayah Dafa, Iwan mengatakan sebelum ada musibah itu tidak ada firasat apapun. Seperti hari umumnya, saat akan berangkat sekolah ia meminta uang jajan dan diberi Rp2.000.


"Hanya saja saat akan berangkat sekolah, ia mengenakan baju sendiri dan mandi sendiri, padahal biasanya, ia (Dafa) dimandikan," katanya menahan air mata.


Walaupun sedih dengan musibah itu, Iwan mengatakan berusaha untuk ikhlas. Ia berharap, anaknya tenang.


Kondisi rumah yang digunakan k mengaji saat ini sepi. Kegiatan untuk sementara diliburkan sampai diputuskan untuk dibuka kembali. Sejumlah sisa tembok yang ambruk juga sudah dibersihkan. (ant/rd)

Situs Pemkot Pangkalpinang Diretas


Situs pemerintah Kota Pangkalpinang sempat diretas oleh pihak tak bertanggung jawab yang menamakan diri "jember hacker Team".


Halaman situs yang biasanya berisi informasi mengenai kegiatan kepemerintahan Kota Pangkalpinang, pada Kamis sore berubah menjadi hitam dengan gambar sosok berjubah oranye dengan tulisan "hacked by jember hacker Team" berjalan di bawahnya. Di bawah itu terdapat keterangan status: "closed dan Nothing secure".


Saat dikonfirmasi ANTARA, Kabag Humas Pemkot Pangkalpinang Zaitri Andiko mengatakan belum tahu mengenai masalah tersebut sehingga belum bisa memberi komentar lebih lanjut.


"Saya baru dengar mengenai masalah ini, nanti tim kami akan segera melakukan pengecekan," kata Zaitri saat dihubungi ANTARA melalui telepon.


Zaitri mengatakan, setelah dilakukan pengecekan, pihaknya baru akan memberi keterangan lebih lanjut.


Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), K.A Tajuddin menyarankan hendaknya masalah peretasan tersebut segera dilaporkan ke pihak berwenang.


"Mereka pasti tahu apa yang harus segera dilakukan, semakin cepat dilaporkan akan semakin baik karena website pemerintahan banyak pengunjungnya, kalau lama-lama dibiarkan maka akan mengganggu kelancaran kinerja banyak pihak," kata Tajuddin.


Tindak kriminalitas di dunia maya atau "cyber crime", menurut Tajuddin memang sulit dilacak, meski demikian pihak Diskominfo Babel telah menyiapkan perangkat lunak untuk mengantisipasi peretasan.


"Saat ini kami sedang menyiapkan sebuah software untuk menangkan para hacker, dengan software itu diharapkan situs-situs pemerintahan dapat lebih terproteksi," katanya.


Tajuddin meyakinkan, tenaga ahli di Diskominfo Babel memiliki kemampuan yang cakap untuk merancang perangkat antiperetasan tersebut.


Lebih lanjut, Tajuddin mengimbau agar para pemilik situs atau laman dapat lebih berhati-hati dalam menjaga halamannya dari peretasan.


"Kalau situs pemerintah provinsi Insyaallah aman karena ada admin yang senantiasa memantau," kata dia.


Tajuddin mengatakan, jika pemkot atau pihak lain mengalami kesulitan dengan peretasan, Diskominfo babel bersedia membantu mengatasi masalah tersebut.(ant/rd)

DPRD: Perda Prostitusi Perlu Segera Diterbitkan

Anggota DPRD Kota Jambi, Syafruddin Dwi Aprianto menilai, peraturan daerah (Perda) prostitusi di Kota Jambi perlu dan mendesak segera diterbitkan.


"Atas pengajuan ranperda prostitusi oleh Pemkot Jambi saat ini, kami sangat mendukung dan perlu secepatnya dibahas dan diterbitkan," ujar Syafruddin Dwi Aprianto di Jambi, Kamis.


Menurut dia, dalam draf ranperda prostitusi itu sudah jelas dan tegas apabila segala bentuk lokasi yang digunakan sebagai ajang prostitusi harus ditutup.


"Termasuk apabila ada izin bangunan atau lokasi yang ternyata disalahgunakan tidak sesuai izin namun digunakan sebagai tempat prostitusi harus ditutup dan dicabut izinnya," jelasnya.


Lebih lanjut ia mengatakan, perda prostitusi dinilai penting diterbitkan salah satunya adalah untuk menjaga keamanan masyarakat dari penyakit sosial seperti HIV/AIDS. Tidak hanya itu, adanya perda tersebut juga untuk menekan angka prostitusi di kalangan remaja yang dinilai semakin mengkhawatirkan.


"Saat ini ranperda ini selanjutnya akan dibahas di tingkat pansus yang terlebih dahulu ditentukan dan diusulkan oleh fraksi fraksi. Mudah mudahan dalam waktu dekat bisa segera dibahas," ujarnya lagi.


Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kota Jambi Erdiansyah mengatakan, diajukannya ranperda tersebut atas inisiatif Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) setempat yang sebelumnya telah melakukan "public hearing" dengan berbagai tokoh masyarakat.


"Memang di tingkat eksekutif belum ada studi banding mengenai ranperda ini. Namun kami yakin dengan adanya pembahasan serius bersama DPRD nantinya akan menghasilkan formula perda yang baik," jelasnya.


Selain mengajukan ranperda prostitusi, pada awal 2013 Pemkot Jambi juga mengajukan tiga ranperda lainnya yakni ranperda pengelolaan PBB dan pengelolaan parkir.(ant/rd)

Petugas Kebersihan Demo Proyek Perluasan Bandara

Petugas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menggelar aksi demo di pintu masuk proyek bandara internasional sepinggan, Kamis (31/1).


"Kami kecewa karena kendaraan-kendaraan proyek bandara hanya bisa mengotori Jalan Iswayudi ini," kata seorang petugas itu.


Seperti yang dikatakan petugas penyapu jalan tersebut, Jalan Marsma R Iswahjudi, jalan di depan bandara, sampai sekitar satu kilometer ke timur dan barat dari pintu masuk proyek tersebut memang terlihat kotor dengan banyaknya tanah liat yang terbawa ban-ban mobil proyek.


Bila hari hujan, terutama di sekitar pintu masuk, jalan aspal dibasahi air yang berwarna kecokelatan. Bila cuaca panas, debu beterbangan.


"Itu membuat kami harus bekerja ekstra keras membersihkan jalan di sekitar ini saja,? kata petugas tadi yang menolak menyebutkan namanya.


Di bawah hujan gerimis, para petugas berseragam oranye itu memblokir jalan masuk proyek bandara. Mereka dengan sengaja memakirkan truk-truk sampah, kendaraan dinas mereka, di pintu masuk proyek tersebut untuk menghalangi kendaraan-kendaraan proyek keluar masuk.


Aksi ini membuat pekerjaan proyek terhenti sementara. Masyarakat yang melintas juga sebagian berhenti untuk melihat aksi tersebut.


Para pekerja proyek yang kebanyakan berasal dari luar Balikpapan pun berkumpul dan berdiri menyaksikan aksi blokir itu.


Sejumlah petugas penyapu jalan dan petugas pengangkut sampah juga berdiri di dalam truk sampah mereka. Sebagian lagi duduk-duduk di tepi dan di median jalan Marsma R Iswahjudi, jalan di depan Bandara.


Kabag Humas dan Protokol Pemkot Balikpapan Sudirman Djayaleksana, yang sebelumnya adalah Kepala DKPP, segera turun ke lokasi melihat aksi pemblokiran jalan tersebut.


Ia meminta PT Angkasapura I selaku pelaksana proyek membersihkan kendaraan sebelum keluar lokasi proyek.


Jika tidak dilakukan, kata Sudirman, manajemen proyek perluasan bandara bisa dikenai sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tahun 2004 tentang Kebersihan Kota.


"Penyidik Sipil DKPP bisa turun ke lapangan untuk melihat kemudian menjatuhkan sanksi," tegas Sudirman Djajaleksana.


Sanksi paling berat adalah penghentian proyek sementara jika manajemen proyek tidak mengindahkan kebersihan jalan sekitar lokasi.


Pada kesempatan yang sama, sekretaris proyek perluasan bandara Agus Raharjo menyatakan, sebenarnya kendaraan proyek sebelum ke luar sudah dibersihkan.


"Hanya saja mungkin tidak maksimal. Masih ada tanah yang menempel misalnya sehingga mengotori jalan," kata Agus.


Mobil atau truk yang keluar, tutur Agus, selama ini disemprot air, terutama di bagian ban. Namun karena diduga karena tergesa-gesa, sebelum benar-benar bersih kendaraan sudah jalan kembali dan keluar proyek.


Untuk itu, Agus berjanji tidak akan terjadi lagi kendaraan proyek perluasan bandara mengotori Jalan Iswayudi.


"Kami akan maksimalkan. Tak hanya mobil proyek tapi juga kendaraan operasional cargo yang melewati proyek ini sehingga ketika keluar mereka juga sudah bersih," janjinya.


Aturan menjaga kebersihan jalan ini memang diterapkan ketat di Balikpapan.


Selain membersihkan ban mobil yang keluar dari lokasi, di setiap pintu masuk proyek juga harus selalu ada pekerja proyek itu yang tugasnya khusus membersihkan jalan aspal di depan proyek dari tanah dan kotoran lain dari proyek.


"Jangankan proyek, kita bikin event offroad pun kena aturan itu. Mobil offroad yang keluar lokasi lomba harus bersih. Panitia harus menyediakan fasilitas membersihkan mobil itu," kata Windy Politon, Sekretaris Pengda IOF (indonesian offroad federation) Kaltim.(ant/rd)

PEMPROV Lampung Luncurkan Penggunaan BBM Nonsubsidi

Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan penggunaan bahan bakar minyak nonsubsidi bagi kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah setempat.


"Penggunaan bbm nonsubsidi itu menindaklanjuti pelarangan penggunaan jenis bahan bakar tertentu untuk kendaraan dinas sebagaimana Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral," kata Kepala Bidang Humas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Heriyansyah di Bandarlampung, Jumat.


Ia menyebutkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang hemat energi dan Air dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak itu ditindaklanjuti pelarangan penggunaan jenis bahan bakar tertentu oleh Gubernur Lampung.


Menurut dia, pelarangan penggunaan bbm nonsubsidi itu dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan baku dan komodiats guna menunjang pembangunan serta sebagai upaya terus menerus dalam menjaga besaran volume BBM sebagaimana yang ditetapkan di dalam APBN maka diperlukan upaya pengendalian penggunaan bahan bakar tersebut.


"Terhitung 1 Februari di Provinsi Lampung kendaraan dinas dilarang menggunakan BBM jenis premium," ujarnya.


Ia mengatakan, lebih lanjut nantinya kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah di Lampung tidak lagi menggunakan BBM jenis premium tetapi pertamax.


kendaraan dinas tersebut lanjutnya, akan dipasang stiker bertuliskan "kendaraan ini tidak menggunakan BBM subsidi", sehingga petugas SPBU dan publik mengetahui bahwa kendaraan tersebut menggunakan bahan bakar minyak tertentu.


"Pemasangan stiker dan 'launching' penggunaan bbm nonsubsidi itu dilaksanakan hari ini di Lapangan Kopri komplek perkantoran Gubernur Lampung," kata dia menambahkan.(ant/rd)