Anggota DPRD Pamekasan, Madura, menyarankan agar pemerintah sebaiknya merekrut guru baru karena sampai saat ini masih banyak sejumlah lembaga pendidikan yang kekurangan guru.
"Merekrut guru baru menurut hemat saya lebih penting dari pada memberikan tunjangan profesi kepada guru. Jadi uang untuk program tunjangan profesi itu sebaiknya untuk menggaji guru baru saja," katanya, Jumat.
Khairul Kalam menjelaskan, berdasarkan hasil serap informasi dengan sejumlah praktisi pendidikan dan Dinas Pendidikan Pamekasan yang dilakukan oleh DPRD terungkap, bahkan tunjangan profesi guru kurang mampu meningkatkan profesionalisme guru.
Padahal, kata dia, tujuan awal tunjangan profesi guru itu untuk meningkatkan profesionalisme. Akan tetap fakta di lapangan menunjukkan, para guru yang telah mendapatkan tunjangan cenderung tidak mengalami perubahan dari sebelum mereka mendapatkan tunjangan.
"Sementara disisi lain, masih banyak lembaga pendidikan di Pamekasan ini yang masih kekurangan guru," katanya menjelaskan.
Semestinya, sambung politisi dari Partai Demokrat ini, kebutuhan dasar tenaga pendidik didahulukan, agar tidak terjadi ketimpangan dalam pola pelaksanaan.
Di Pamekasan, lembaga pendidikan yang banyak kekurangan guru adalah di lembaga yang ada di pelosok desa. Sehingga pihak sekolah terpaksa merekrut guru sukwan atau guru honorer dengan gaji yang sangat tidak memadai.
Tidak sedikit, kata Khairul Kalam, guru sukwan di berbagai pelosok desa itu hanya mendapatkan bayaran antara Rp50 ribu hingga Rp100 ribu.
Sementara disatu sisi guru-guru penerima program sertifikasi gajinya dua kali lipat. Padahal berdasarkan hasil serap informasi dengan Disdik dan sebagian pengelola pendidikan, program sertifikasi tersebut tidak banyak menunjang terhadap prestasi dan peningkatan profesi guru.
"Makanya hemat saya lebih baik pemerintah melakukan rekrutmen guru baru dibanding program sertifikasi ini. Program sertifikasi bisa dilanjutkan apabila semua kebutuhan guru terpenuhi," kata Khairul Kalam menjelaskan.(ant/rd)
No comments:
Post a Comment