Gubernur Sulbar Mutasi Pejabat Dua Bulan Kedepan

Gubernur Sulawesi Barat masih akan melakukan mutasi pejabatnya yang menempati jabatan eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar pada dua bulan kedepan.

"mutasi pejabat eselon II masih akan dilakukan pemerintah di sulbar pada dua bulan kedepan, setelah dalam sebulan terakhir ditahun ini juga dilakukan mutasi"kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Minggu.

Ia mengatakan, dalam sebulan terakhir pemerintah di sulbar sudah melakukan dua kali mutasi untuk pejabat eselon II dan masih akan dilakukan lagi dua bulan kedepan untuk menempatkan pejabat yang dianggap berkinerja baik dan dianggap layak dan pantas serta mampu melaksanakan tugasnya menjadi aparat pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih baik.

Gubernur sulbar mengatakan, dalam sebulan terakhir juga telah dilakukan mutasi pejabat eselon III dan IV mencapai ratusan orang, juga dalam rangka menempatkan pejabat yang berkinerja baik untuk terus mendukung kinerja pemerintah di sulbar mensukseskan pembangunan.

"Reformasi birokrasi menciptakan pemerintahan bersih terus dilakukan pemerintah di sulbar diantaranya dengan menempatkan pejabat berkinerja baik mendukung suksesnya pembangunan seperti yang dilakukan sekarang ini,"katanya Menurut dia, menciptakan pemerintahan bersih selain dengan menempatkan pejabat yang bersih juga dilakukan pemerintahan di sulbar dengan mengendalikan pengelolaan anggaran agar tidak timbul kerugian negara.

"Dengan menempatkan pejabat bersih maka otomatis, pengelolaan keuangan daerah akan maksimal dan temuan badan pemeriksa keuangan atas pengguanaan anggaran yang tidak sesuai dan dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah dapat ditekan pula,"katanya.

Ia mengatakan, pemerintahannya ditahun ini sudah berkomitmen bahwa pejabat yang tidak becus menjalankan pemerintahan karena tidak benar dalam mengelola keuangan daerah sehingga mengakibatkan timbulnya temuan penggunaan anggaran dari BPK, tidak diberikan jabatan dan kepercayaan menjalankan pemerintaha.

Ia mengakui jika dari pemeriksaan awal terhadap pengelolaan anggaran pemerintah di Sulbar terdapat temuan BPK-RI, karena diduga telah terjadi penyelewengan anggaran oleh sebagian pejabat di Sulbar, karena anggaran digunakan tidak sesuai semestinya.

"Pejabat 'nakal' yang membuat adanya temuan BPK terhadap pengelolaan anggaran daerah di Sulbar itulah yang akan dievaluasi dan dinonjobkan atau diparkir saja, dan tidak dipakai lagi menggunakan anggaran untuk pembangunan di Sulbar karena hanya akan menjadi masalah," katanya.

Ia menegaskan, pejabat nakal yang menyelewengkan anggaran tidak akan digunakan lagi karena akan mengganggu jalannya pembangunan di daerah ini agar lebih maju dan berkembang karena Sulbar harus dibangun dengan baik tanpa ada penyelewengan anggaran, dan mereka yang nakal itu harus diproses hukum.(ant/rd)